Kinerja Pemdes Teluk Sungka Disorot
TELUK SUNGKA - Informasi tak sedap berembus dari Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS). Diduga Kades tidak transparan dalam penjualan mesin PLTD dan uang dari pengelolaan air bersih desa.
Informasi yang didapat media ini dari sumber yang layak dipercaya, ahir tahun kemaren Kades Teluk TS menjual mesin hibah PLTD Rp 20 juta. Sayangnya pada APBDes 2026, tidak masuk ke anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber penerimaan.
Selain itu, pengelolaan air bersih yang dimulai dari tahun 2024 juga dinilai bermasalah. Sekretaris Desa (Sekde) ditunjuk langsung oleh Kades mengelola air bersih, tampa SK tertulis. Uang pemasangan baru Rp 400 ribu untuk setiap pelanggan dan iuran bulanan, tidak jelas kemana larinya.
"Mana boleh Sekdes mengelola air bersih, meski diserahkan kepada BUMDes agar memiliki dasar hukum. Apalagi setakad ini konnribusi untuk PADes tidak jelas dan tidak ada," jelasnya.
Ia menambahkan, apalagi antara tahun 2024-2025 informasi yang didapat, Kades meminjam uang BUMDes sekitar 70 juta untuk suatu keperluan. Hingga setakad ini, uang yang dipakai tidak pernah dikembalikan.
"Bankeu itu sumber dana dari APBD Provinsi Riau, peruntukan sangat jelas hanya boleh untuk pengembangan usaha BUMdes. Kalau dipinjam oleh Kades, ini jelas sebuah pelanggaran, apalagi hingga saat ini belum dikembalikan," tegasnya.
Untuk itu ia meminta kepada pihak Inspektoran Kabupaten Inhil, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap APBDes Desa Teluk Sungka, karena diduga ada penyimpangan disitu. "Kita juga meminta kepada Tipikor Polres Inhil dan Kejaksaan Negeri Inhil untuk memeriksa Kades Teluk Sungka," katanya.
Sementara itu Kepala Desa Teluk Sungka Kecamatan GAS, TS saat dimintai tanggapan melalui telepon whatsApp, Rabu 4 Nopember 2026 terkait persoalan ini mengatakan, penjualan mesin diesel yang dimaksud memang benar. Alasannya karena di lokasi mesin akan dibangun Koperasi Merah Putih. "Hasil penjualan sudah kita masuk sebagai PADes tahun 2026 ini," jelasnya.
Ia juga menjelaskan terkait dengan penunjukan Sekdes untuk pengelolaan air bersih meski ada pelanggaran disana. "Intinya untuk pembenahan, kalau sudah stabil akan kita serahkan ke BUMdes untuk mengelola. Begitu juga dengan PADes, jelas semua laporannya," tambahnya.
Terkait dengan dirinya yang meminjam uang Rp 70 juta hingga sekarang belum dibalikkan, TS mengatakan, pihaknya sempat terkendala dengan pembayaran gaji perangkat desa. "Yang kita pakai Rp 52 juta. Pada gilirannya uang tersebut dipakai untuk membayar gaji," katanya. (Suf)