TEMBILAHAN - Anggota Komisi I, DR. Muhammad Iqbal Syamsudin SH.MH, menghimbau kepada Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Inhil untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, terkait status hutan dan lahan yang berada di desa mereka. Sebab Pemerintah Desa adalah ujung tombak perwakilan pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.
Hal itu disampaikannya kepada media ini, Kamis, 19 Nopember 2026, ketika dimintai tanggapannya melaui telepon whatsApp, terkait dugaan perambahan hutan yang terjadi di Desa Lubuk Besar belum lama ini.
"Kepala Desa (Kades) harus paham dengan status hutan dan lahan yang ada, dan tugas mereka memberi pemahaman kepada masyarakat. Kalau lahan yang di garap masuk kawasan hutan sesuai regulasi yang ada, Kades meski melarang ketika pihak yang ingin menggarap," jelas politsi PDI-P tersebut.
Ia menambahkan, apalagi keberadaan lahan yang ingin digarap di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, masih belum final terkait tapal batas Dengan Desa Kayu Raja Kecamatan Kritang.
Lebih jauh menurut Iqbal, hal yang berkaitan dengan tapal batas menjadi domain Komisi, dan ini salah satu menjadi fokus kita. "Harapan kita paling lambat tahun depan, masalah tapal batas bisa selesai," imbuhnya. (Suf)