Latest Posts

TB Mengaku Belum Pernah Diperiksa Oleh Kejaksaan Negeri Inhil

Fri, 16 Oct 2026 20:23:14 +0700

TEMBILAHAN - Gonjang ganjing terkait pemeriksaan sejumlah orang terhadap kasus relokasi pasar Yos Sudarso (Selodang Kelapa) Tembilahan kini semakin menguat. Terdengar kabar, dari 96 orang yang sudah diperiksa sejak awal Oktober ini, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUP) Kabupaten Indragiri Hilir, TB termasuk salah satunya.

Dari informasi yang beredar sangat terbatas itu diketahui TB yang diperiksa Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Inhil sejak tanggal 12 malam hingga siang esoknya tanggal 13 Oktober 2026. kini sudah naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Jika dalam tingkat penyidikan ini sudah ditemukan minimal dua alat bukti yang kuat, maka Trio Beni bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap TB tersebut sudah dibenarkan Kasi Intel Kejari Inhil, Erik Sunandar,SH. Bahkan kebenaran atas pemeriksaan terhadap sejumlah orang termasuk Trio Beni itu terkonfirmasi dalam jumpa pers antara Kajari Inhil, Johannes Harysuandy Siregar,SH,MH dengan sejumlah wartawan di kantor Kejari Inhil, Rabu 14 Oktober 2026, saat acara pemusnahan barang bukti (BB) hasil sitaan dan rampasan negara yang kasusnya sudah inkrah.

Dari hampir seratusan orang yang diperiksa sejak awal bulan ini, mulai dari keterangan pedagang, pihak swasta lainnya hingga aparatur instansi terkait yang kemudian diikuti pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan aparatur di Dinas Koperasi UMK dan Perindag Inhil.

Informasi terbatas yang diterima media ini, menyebutkan bahwa saat ini TB sudah dua kali diperiksa penyidik Pidsus Kejari Inhil sejak Senin kemaren. Ia diduga terindikasi terlibat dalam proyek relokasi pasar Yos Sudarso alias pasar Selodang Kelapa yang dikenal masyarakat Tembilahan sebagai Pasar Jauh tepi laut. Dikabarkan TB kembali akan tanggal 20 oktober ini.

Kuat dugaan, jika dalam pemeriksaan yang ketiga ini penyidik yakin dan bahkan sudah mendapatkan minimal dua alat bukti yang cukup, maka TB dapat dipastikan segera ditahan dan perkaranya berlanjut ke tahap berikutnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Pihak pihak yang terlibat lainnya yang dalam perkara ini ikut bertanggung jawab atas perbuatan dugaan tindak pidana korupsi tersebut juga akan terseret untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pasar Selodang atau pasar Yos Sudarso ini sudah dimulai pengerjaannya sejak bulan Juli lalu dan sudah mendata serta memverifikasi jumlah pedagang yang ada untuk direlokasi serta kegiatan dialog dan sosialisasi. Tercatat ada sebanyak 1.153 pedagang yang akan direlokasi, sementara lapak yang baru mampu dibangun Pemkab Inhil hanya berjumlah 564 lapak. Sebanyak 589 lagi masih belum mampu disediakan dan Pemkab Inhil berharap adanya bantuan dari pihak ketiga yakni dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada di Inhil untuk dimintai partisipasinya membangun lapak yang kurang itu.

Kasus dugaan pungutan retribusi pasar Selodang Kelapa ini tampaknya akan terus bergulir hingga menunggu waktu endingnya seperti apa. Bahkan ada yang mencoba berspekulasi bahwa kasus ini akan dilapan enamkan dengan alasan tidak cukup bukti yang kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Bisik-bisik segelinir orang di kedai kopi mengatakan TB biasanya piawai menghadapi kasus seperti ini karena terbukti dari beberapa kasus sebelumnya saat ia menjabat di Kominfo tidak ada yang sampai ia diperiksa apalagi tersangka.Begitupun terhadap dugaan kasus kasus sebelumnya yang pernah digosipkan di Bagian Humas dan Dinas Pendidikan dimana TB pernah bertugas dan menjabat.

Banyak kalangan masyarakat berharap kasus ini hendaknya benar-benar dindaklanjuti dan dituntaskan sebagaimana mestinya, tidak hanya sekedar mop saja tanpa penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Komitmen Kajari Inhil yang baru, JH Siregar. SH.MH, yang katanya akan menegakkan hukum yang lurus di Inhil ini akan ditungu masyarakat dengan bukti yang nyata.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, TB saat dimintai tanggapannya oleh media ini, Jumat, 16 Oktober 2026 melalui telepon whatshApp, membantah dirinya sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Inhil.

"Saya belum pernah diperiksa sekalipun, maaf saya lagi di jalan, nanti saya telepon kembali. (Suf)

"Songong" Kasi Intel Kejari Inhil Dinilai Tak Bersahabat Dengan Wartawan

Thu, 15 Oct 2026 06:47:38 +0700

TEMBILAHAN : Hubungan antara insan Pers dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) kini disorot karena semakin tak sehat. Terutama semenjak Kasi Intelnya dijabat Erik Rusnandar,SH yang juga didukung oleh Kajari baru Johannes Harysuandy Siregar,SH,.MH.

Sikap tak bersahabat dari pihak Kejaksaan negeri Indragiri Hilir kini semakin terbukti. Keluhan dari banyak wartawan tentang sulitnya mendapat informasi maupun konfimasi terlontar dari banyak wartawan. Ada yang mengaku menelepon tapi tak mau di angkat, ada yang me wa tak dibalas-balas.

Sejumlah wartawan menilai pihak Kejari Inhil seringkali bersikap tak bersahabat dan cenderung sombong dan angkuh kala berhubungan dengan wartawan di Inhil. Hal ini terlihat ketika begitu banyak wartawan yang mengeluhkan sulitnya Erik Rusnandar dihubungi lewat telepon, baik untuk konfirmasi maupun untuk wawancara.

‘’Hp-nya aktif, tapi kalau ditelepon tak ngangkat, di wa tak pulak mau merespon. Sombong betul lah,’’ kata wartawan dengan nada kesal.

Bahkan, saat kegiatan konferensi Pers dengan Kajari Inhil Rabu, 14 Oktober 26, seorang wartawan sengaja bertanya tentang komitmen Kajari baru JH Siregar perihal kemitraan dengan wartawan ke depan berkenaan kebutuhan wartawan untuk keperluan konfirmasi agar berita yang naik bisa lebih seimbang, Erik Sunandar langsung angkat bicara. ‘’Saya sudah bilang, kalau mau konfirmasi silahkan datang langsung ke kantor, saya tidak melayani lewat telepon, hal ini juga agar saya bisa tau siapa orangnya dan bisa kenal,’’ kata Erik Sunandar.

Alih-alih mendapatkan penjelasan yang menyenangkan, wartawan malah justru diajak berdebat kusir. Karena sang wartawan yang bertanya merasa sudah pernah bahkan tiga kali datang mau menjumpai Erik Sunandar, akan tetapi Erik Sunandar tetap sulit dijumpai dengan alasan sedang sibuk terus, akhirnya suasana jumpa pers menjadi tegang seperti debat kusir karena Erik Sunandar bertahan membela diri dan merasa tidak pernah berurusan dijumpai oleh sang wartawan yang bertanya. Sang wartawan pun bertahan tak mau kalah mendebat, akhirnya mikrofon diambil alih Kajari JH Siregar dan mengatakan akan memperbaiki hubungan ke depan dengan wartawan.

‘’Nanti kita aturlah ya, mudah-mudahan nanti bagusnya ada group WhatsApp wartawan kejaksaanlah ya, ya....’’ ujar Kajari HJ Siregar sambil berdiri bersiap untuk bubar acara komferensi Pers.

Kegiatan jumpa Pers yang digelar Kejari Inhil terkait pemusnahan Barang Bukti hasil sitaan dan inkrah kali ini memang terkesan penuh nuansa tegang dan tidak cair karena sikap penegak hukum di Kejari Inhil yang terbukti tidak bersahabat, terutama dengan Kasi Intel Erik Sunandar yang punya gaya sok dingin dan kaku tersebut.

Selain pelayanan kepada wartawan yang hadir kurang menyenangkan, pertemuan itu juga terkesan tidak menghargai wartawan yang hadir sebagaimana mestinya.

Usai kegiatan jumpa pers di Kejari Inhil, sejumlah wartawan akhirnya ngumpul ngopi dan berbincang-bincang tentang persoalan dan eksistensi Kejari Inhil yang ternyata banyak wartawan yang menilai negatif dari sikap aparat penegak hukum di gedung jaksa penuntut umum Inhil tersebut. Penegak hukum di Kejari Inhil dinilai wartawan terkesan alergi bila berurusan dengan wartawan. ‘’Jadi, beginilah modelnya Kejari kita di Inhil ini ya. Bagusnya nanti kita laporkan aja ke Kajati dan Kejagung, biar tau,’’ ujar wartawan lain yang ikut nyeletuk sambil tertawa.

Ada pula wartawan yang mengaku pernah mau ketemu Kasi Intel Erik Sunandar tapi Hp harus ditinggal di penjagaan. Ada pula yang mengaku pernah menelepon tapi tak mau diangkat-angkat dan di wa tapi tak ditanggapi sama sekali. ‘’Kalau misalnya dia balas wa kita dan bilang, maaf ya saya tidak melayani via wa dan telepon, jika ada perlu silahkan datang langsung ke kantor ketemu dengan saya. Kalau gitu wa nya, kan enak pulak kita jelas ada jawabannya, ini tidak ada respon sama sekali. Ngeri kita punya pejabat baru selevel Kasi tapi kayak gini sombongnya,’’ celetuk wartawan lain saling menyahut.

‘’Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum seharusnya menjadi contoh dalam keterbukaan informasi publik, bukan justru menghambat dan kaku seperti itu. Kejari itu seharusnya mitra pers, mitra strategis untuk pengawasan penegakan hukum. Kalau setiap dikonfirmasi malah diajak berdebat, bagaimana publik mau tahu kinerja kejaksaan," tambah wartawan lainnya.

Sejumlah wartawan berharap, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil yang baru, JH Siregar dapat mengevaluasi jajarannya agar lebih humanis dan terbuka terhadap wartawan. Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Adhyaksa. (Tim)

Fakultas Ilmu Hukum Unisi Gelar Yudisium Sarjana XV, Luluskan 172 Mahasiswa

Wed, 14 Oct 2026 08:50:54 +0700

TEMBILAHAN – Fakultas Ilmu Hukum (FIH) Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan sukses menyelenggarakan Yudisium Sarjana ke-XV Tahun Akademik 2026/2027. Acara berlangsung khidmat dan penuh haru di Gedung Puri Cendana, Tembilahan, pada Selasa 13 Oktober 2026.

Pada yudisium kali ini, FIH Unisi meluluskan sebanyak 172 orang mahasiswa. Jumlah tersebut terdiri dari 69 mahasiswa program Reguler dan 103 mahasiswa program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Berdasarkan rekap profesi, peserta yudisium didominasi oleh anggota Polri sebanyak 37 orang, perangkat desa, ASN, karyawan swasta, wartawan, hingga warga yang belum bekerja sebanyak 44 orang.

Acara dihadiri Ketua Yayasan Indra Education College yang diwakili Wakil Ketua Yayasan, Muchlis, S.E., M.M., Rektor Unisi Tembilahan Assoc. Prof. Dr. H. Najamuddin, Lc., MA., Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.M., M.H., Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Hukum Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H. Para Dekan di lingkungan Unisi, Ketua Program Studi, para dosen, serta jajaran pimpinan civitas akademika dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Unisi, Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.M., M.H., menyampaikan apresiasi dan pesan mendalam kepada seluruh yudisiawan.

"Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 172 mahasiswa yang hari ini resmi menyandang gelar Sarjana Hukum. Gelar ini bukan akhir, tapi awal pengabdian. Saya berpesan, jagalah integritas almamater, amalkan ilmu hukum yang telah didapat untuk kemaslahatan masyarakat luas," ujar Ali Azhar.

Lebih jauh dikatakannya, seorang sarjana hukum harus berdiri di atas prinsip kejujuran dan keadilan. "Jangan pernah memperjualbelikan keadilan. Jadilah penegak hukum yang beretika, baik kalian bertugas sebagai polisi, kepala desa, aparatur negara, maupun di tengah masyarakat sebagai wirausaha dan tokoh masyarakat. Nama baik Unisi ada di pundak kalian," tegasnya.

Sementara itu, Rektor Unisi Tembilahan, Assoc. Prof. Dr. H. Najamuddin, Lc., MA., berpesan agar para lulusan tidak cepat berpuas diri.

"Jangan berpuas dan berbangga dengan gelar yang sudah didapat. Teruslah menimba ilmu pengetahuan, karena tantangan zaman semakin hebat. Dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita bisa menghadapi itu semua," ulasnya.

Ia juga berpesan agar para alumni tidak melupakan almamater. "Jangan pernah lupakan tempat di mana pengetahuan itu didapat. Berikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat bahwa Unisi Tembilahan adalah wadah yang pas untuk kuliah. Apalagi saat ini program Magister (S2) Hukum sudah kita buka dengan biaya yang sangat terjangkau," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Yayasan Indra Education College, Muchlis, S.E., M.M., menyampaikan ucapan selamat.

"Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium. Kiranya ilmu yang didapat selama di Unisi bisa memberikan kontribusi nyata dan membantu masyarakat luas," jelasnya.

Rangkaian kegiatan yudisium ditutup dengan pengukuhan kelulusan, penyerahan ijazah dan transkrip akademik, serta foto bersama seluruh pimpinan dan peserta yudisium. (rls)

Ketua FKWI Inhil Kunjungi Ponpes Al-Masyhad dan Berbagi dengan Santri

Tue, 13 Oct 2026 15:48:48 +0700

TEMBILAHAN - Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI), R. Riki Sanajya Putra, melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Masyhad dan Rumah Tahfiz Daarul Qur’an Al-Munawwir di Jalan Pekan Arba, Gang Palila, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa 13 Oktober 2026.

Dalam kunjungan tersebut, FKWI Inhil tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga membagikan nasi kotak kepada para santri dan guru Pondok Pesantren Al-Masyhad sebagai bentuk kepedulian sosial.

Ketua FKWI Inhil, R. Riki Sajajya Putra, mengatakan bahwa kegiatan ini dalam upaya mempererat hubungan silaturahmi dengan pihak pondok pesantren.

Lebih lanjut, Riki menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Masyhad menampung banyak anak yang menempuh pendidikan agama, termasuk anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, keberadaan pondok pesantren tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

"Selain bersilaturahmi, kami juga berbagi nasi kotak kepada para santri dan guru, foto bersama pimpinan pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, para guru, serta santri sebagai bentuk kebersamaan dan upaya mempererat tali silaturahmi,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Masyhad, Ustaz Ahmad Munawir Firdaus, menyampaikan terima kasih kepada organisasi Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI) atas kunjungan dan kepedulian yang diberikan kepada para santri dan guru.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara insan pers dan lembaga pendidikan keagamaan, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi serta kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan dalam menempuh pendidikan.

Melalui kegiatan ini, FKWI Inhil berharap silaturahmi dengan masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan dapat terus terjalin dengan baik. Kepedulian sosial juga diharapkan menjadi bagian dari kontribusi nyata insan pers bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. (rls)

Pemdes Dan Warga Teluk Merbau Gotong Royong Baiki Kerusakan Tanggul

Thu, 08 Oct 2026 08:47:34 +0700

TELUK MERBAU — Pemerintah Desa (Pemdes) Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, Inhil bersama warga melaksanakan gotong royong melakukan perbaikan tanggul penahan air yang rusak dan jebol beberapa hari terakhir. Aksi ini melibatkan masyarakat, Sekretaris Desa, Ketua RT/RW, lembaga desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa (Kades) Teluk Merbau, Abdul Muis, kepada wartawan mengapresiasi kepedulian masyarakat dan seluruh unsur desa yang melaksanakan gotong royong tersebut. Keberadaan tanggul penahan air yang jebol fungsinya sangat penting dalam menahan air masuk keperkebunan dan pemukiman warga.

Lebih jauh diungkannya, kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi hal penting dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dijelaskan Kades, tanggul tersebut dibangun sekitar tahun 2013 yang lalu, melalui dana aspirasi. Hanya saya ia tidak mengetahui secara pasti aspirasi tersebut berasal dari siapa karena pembangunan dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Merbau.

Abdul Muis menjelaskan, kerusakan diduga kuat dikarenakan usia bangunan yang sudah cukup lama. Untuk itu, pemeliharaan dan perawatan terhadap bangunan yang sudah ada akan menjadi perhatian Pemdes ke depannya.

“Pembangunanya 2013 yang lalu. Seiring berjalannya waktu tentu ada bagian-bagian yang mengalami penurunan dan kerusakan dibeberapa bagian. Untuk itu kita harus bersama-sama merawat dan menjaga setiap bangunan yang sudah ada, karena semuanya dibangun untuk kepentingan masyarakat,” katanya. (rls)

Semarak HUT TNI ke-81, BRI Branch Office Tembilahan Sampaikan Apresiasi

Mon, 05 Oct 2026 10:11:32 +0700

Arrayyan.co Tembilahan — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), BRI Branch Office Tembilahan turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Peringatan HUT TNI tahun 2026 menjadi momentum bagi BRI untuk memperkuat semangat kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat serta mendukung kemajuan Indonesia. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI senantiasa berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat melalui layanan perbankan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Pimpinan BRI Branch Office Tembilahan, Bapak Rd. Moch. Alijaya Lesmana, menyampaikan apresiasinya kepada TNI. “BRI mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, perjuangan, dan dedikasi seluruh prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga sinergi antara BRI dan TNI terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, semangat TNI dalam menjalankan tugas sejalan dengan komitmen BRI untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat hingga ke pelosok negeri. BRI melalui jaringan kerja, layanan digital, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat terus berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BRI Branch Office Tembilahan berharap semangat pengabdian dan profesionalisme TNI senantiasa menjadi inspirasi dalam membangun negeri, khususnya dalam menjaga persatuan, keamanan, dan ketahanan nasional. BRI juga berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, demi menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dirgahayu TNI ke-81!

TNI Prima, Indonesia Jaya.

Kesaksian Mantan Kades Kulim Jaya Kuatkan Bukti Penggugat

Wed, 30 Sep 2026 19:30:51 +0700

TEMBILAHAN, - Sidang perkara dengan Nomor 10/Pdt.G/2026 PN Tembilahan tentang gugatan atas dugaan penguasaan lahan perkebunan plasma milik kelompok tani Sumber Sejati yang tergabung bersama Kelompok Tani Usaha Tri Respen diketuai Almarhum Badawi diduga dilakukan penguasaan lahan oleh kelompok tani Tri Respen dengan diketuai Almizon (Ketua Kelompok Tani dan juga Kepala Desa aktif Desa Kulim Jaya) terus berlanjut dimeja hijau.

Lahan perkebunan plasma seluas 1970 hektare yang menjadi objek sengketa berada di Desa Pekan Tua dan Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Pada sidang kesaksian itu, terungkap beberapa fakta baru yang menguatkan alat bukti dari kuasa hukum penggugat, serta menjadi petunjuk konkrit bagi Hakim PN Tembilahan.

Ada 3 pihak yang terlibat, pertama tergugat 1 Almizon Kepala Desa aktif Desa Kulim Jaya yang dilantik pada PAW 6 Januari 2025 sampai dengan sekarang.

Sebelumnya tergugat Almizon menjabat sebagai Sekretaris Desa Kulim Jaya sebelum menjadi PAW pada Januari 2025, saat itu Almizon masih dibawah kepemimpinan Kepada Desa Herman dan PJ Kepala Desa Toni.

Kemudian tergugat 2 yakni Ketua Koprasi Cita Harapan (KCH) H.M Haris, dan selanjutnya tergugat 3 yaitu PT Agro Sarimas Indonesia (ASI).

Sedangkan pihak yang turut tergugat diantaranya yakni Camat Tempuling, Camat Kempas, dan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.

Pihak tergugat dan turut tergugat mengahdirkan 4 orang saksi dalam agenda sidang kesaksian. Keempatnya diambil sumpah dan dihadirkan untuk memberikan keterangan sejujurnya kepada Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Tembilahan, yang digelar pada Selasa (29/09/2026) siang.

4 orang saksi yang hadir diantaranya Ali Amrah (sebagai penyuluh pertanian), Saksi Herman (Mantan Kepala Desa Kulim Jaya), Saksi Abdulah (Ketua Poktan Usaha Jaya), Sukimin (Ketua RT/Anggota Poktan Tri Respen).

Kesaksian Herman Memperkuat Bukti Kuasa Hukum Penggugat

Dari keterangan 4 saksi, yang paling menonjol serta menguatkan alat bukti kuasa hukum penggugat atas dugaan penguasaan lahan perkebunan plasma yang diduga dilakukan Kelompok Tani Tri Respen hingga tenggelamnya keberadaan Kelompok Tani Sumber Sejati bersama Tri Usaha Respen yakni kesaksian Herman selaku mantan Kepala Desa Kulim Jaya periode 2019-2027.

Kepada Hakim, Herman mengakui dirinya mengetahui Almizon adalah ketua Kelompok Tani Tri Respen berdasarkan dokumen perjanjian bagi hasil perkebunan plasma tahun 2020, yang ditunjukkan kuasa hukum penggugat kepada Hakim.

Dokumen tersebut saat ini menjadi bukti dugaan keterlibatan Almizon sebagai ketua Kelompok Tani Tri Respen yang saat ini sebagai tergugat 1 dalam dugaan penguasaan perkebunan plasma milik Kelompok Tani Sumber Sejati.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum penggugat Rian Ramli dan Rekan kepada tim media usai persidangan selesai digelar.

"Bukti penggugat (dokumen perjanjian bagi hasil) diakui saksi Herman (mantan kades kulim jaya) bahwa ketua kelompok tani Tri Respen adalah saudara tergugat 1 Almizon, diketahui dan ditandatangani oleh Herman saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Desa Kulim Jaya tahun 2020," ungkap Rian Ramli, pada Selasa 29 September 2026.

Pengakuan Herman dalam kesaksiannya, ternyata juga sejalan dengan pengakuan Ketua Koperasi Cita Harapan (KCH) H.M Haris pada saat dikonfirmasi tim media pada Selasa 22 September 2026.

Lewat sambungan telpon, H.M Haris mengatakan dan menegaskan Almizon adalah ketua Kelompok Tani Tri Respen berdasarkan surat kuasa pengelolaan lahan plasma yang diterima H.M Haris pada tahun 2020.

Surat kuasa itu berasal dari Almizon ditandatangani diatas materai, pada saat itu Almizon merupakan pejabat administrasi yang masih aktif di Desa Kulim Jaya.

"Dari awal saya sudah katakan: dia memang ketua kelompok tani, punya kuasa di sana, dan dia lebih tahu segala hal di tempat itu." tegas H.M. Harris, Ketua Koperasi Cita Harapan, Selasa (22/9/2026) siang.

Pengakuan Almizon Terbantahkan Dihadapan Hakim dalam Kesaksian Herman

Pada pemberitaan sebelumnya, yang tayang disebuah website media online, pada Selasa 22 September 2026 pukul 10.28 wib pagi, dengan judul berita 'Kuasa Hukum Almizon Bantah Rangkap Jabatan Ketua Kelompok Tani: Dugaan Dinilai Tak Berdasar Fakta Persidangan' diduga merupakan informasi palsu dan hanya sekedar pembelaan diri saja.

Menurut isi dalam berita itu, Kuasa Hukum Almizon, Ardiansa Dewa mengatakan pengakuan Ketua KCH atau H.M Haris adalah tuduhan yang tidak berdasar.

Ardiansa Dewa bilang kalau Almizon hanya diminta jadi ketua kelompok Tani Tri Respen karena kesehatan saudara Miston (ketua kelompok tani Tri Respen dan juga ayah kandungnya Almizon) sedang sakit.

Kendati demikian, fakta didalam persidangan, menunjukkan saksi yang dihadirkan tergugat, Herman (mantan kades) mengaku kepada Hakim kalau ia memang mengetahui bahwa Almizon adalah ketua Kelompok Tani Tri Respen, sebab Herman sendiri menjadi saksi dan menandatangani dokumen perjanjian tersebut.

Sebagai bentuk upaya konfirmasi lebih jauh lagi kepada saksi Herman, awak media telah berusaha menghubungi Herman via sambungan telpon WhatsApp, namun awak belum mendapatkan respon ataupun jawaban dari Herman hingga berita ini diterbitkan. (Tim)

BRI Branch Office Tembilahan dan Bea Cukai Tembilahan Perkuat Sinergi

Sat, 26 Sep 2026 23:29:27 +0700

Arrayyan.co Tembilahan - BRI Branch Office Tembilahan terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai Tembilahan sebagai upaya mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Pimpinan BRI Branch Office Tembilahan Bapak Rd Moch Alijaya Lesmana menyampaikan bahwa sinergi dengan Bea Cukai merupakan langkah positif dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini. BRI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak guna memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujarnya.**

DPC Partai Demokrat Inhil Akan Laksanakan Donor Darah Dalam Rangka HUT -25

Fri, 25 Sep 2026 21:30:23 +0700

TEMBILAHAN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menggelar aksi sosial donor darah dan pembagian sembako gratis dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke -25, dengan bertema "Darah Demokrat Untuk Ibu Pertiwi, Setetes Darah Sejuta Harapan".

Kegiatan ini akan dilaksanakan, Ahad, 27 September 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Inhil berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Inhil.

Ketua DPC Partai Demokrat Inhil, H. Syamsuddin Uti (SU), Jumat, 25 September 2026, mengatakan bahwa kegiatan donor darah merupakan wujud nyata kepedulian kader Demokrat terhadap kemanusiaan dan kebutuhan stok darah di Kabupaten Inhil.

"Alhamdulillah, di usia Partai Demokrat yang ke-25 tahun ini, kami ingin hadir lebih dekat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya berpolitik, tapi juga berbagi kehidupan," jelasnya.

Ia mengatakan, melalui donor darah ini, kami ingin mengajak seluruh kader dan masyarakat umum untuk bersama-sama membantu sesama, karena setetes darah kita sangat berarti bagi saudara kita yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menegaskan, aksi sosial ini terbuka untuk umum. Pihaknya juga menyiapkan bingkisan sembako gratis bagi setiap warga yang berhasil mendonorkan darahnya sebagai bentuk apresiasi.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat umum. Mari datang, sehat bersama, dan berbagi bersama. Setiap pendonor akan mendapatkan sembako gratis. Ini adalah semangat Demokrat Bersama Rakyat," tambahnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, solidaritas sosial dan semangat gotong royong di Inhil semakin kuat. "Target kami bukan soal jumlah kantong darah, tapi tentang menggerakkan kepedulian. Darahmu, untuk Kehidupan Bersama. Inilah Demokrat Untuk Ibu Pertiwi," pungkasnya.

Adapun syarat bagi calon pendonor adalah berat badan minimal 45 Kg, usia 17 hingga 60 tahun, tidur cukup minimal 5 jam sebelum donor, dan wajib sarapan sebelum pelaksanaan.

Untuk pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi panitia melalui Syamir di nomor 0823-8666-0136. (Suf)

Komite Tidak Dilibatkan, Terindikasi Besi Tidak Sesuai

Fri, 25 Sep 2026 12:57:06 +0700

LIMAU MANIS - Proyek revitalisasi pembangunan SMAN 03 Kemuning, untuk ruangan BK dan Osis dengan total anggaran Rp 274.392.000 yang berlokasi di Desa Limau Manis yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) , terindikasi berbau tak sedap, salah satu penggunaan besi yang tidak sesuai.

Informasi yang didapat, Besi yang digunakan adalah besi polos 10, untuk gelangnya pun menggunakan besi 10. Tapi prakteknya gelang-gelang menggunakan besi 8.
Selain itu, bibeberapa bagian sesuai gambar mengunakan besi 12, tapi di lapangan sama sekali tidak terdapat besi 12.

Sama dengan cerucuk yang digunakan, digambal cerucuk 10 CM, dengan perkiraan panjang 7 M, tapi yang ada di lapangan perancah. Hal itu jelas mempengaruhi kualitas bangunan SMAN tersebut.

Hasil pantauan di lapangan, Rabu 16 September 2026, terlihat tukang sedang bekerja. Semua pekerja yang melaksanakan pembangunan dari Tembilahan. "Kami semua dari tembilahan bang," jelas salah seorang pekerja.

Saat ditanyakan terkait pembangunan gedung, terutama untuk lantai bangunan menggunakan cerocok. "Pakai cerocok bang, tapi berapa kedalalaman, tergantung kemampuan masuknya," jelasnya.

Saat disinggung progres pembangunan gedung perpustaakaan tersebut, tukang menjawab,"saya tidak terlalu paham terkait itu, kami tahunya cuma kerja," tambahnya

Selain itu, informasi yang didapat, pihak sekolah mulai dari pengusulan anggaran dan proses pembangunan tidak melibatkan komite sekolah. Padahal sesuai regulasi, komite harus terlibat.

Hal lainnya yang didapat, pengamanan aset sekolah yang tidak terjaga. Informasi yang didapat Satpam sekolah tidak terbayar, akibatnya satu orang Satpam berhenti dan yang satunya lagi jarang masuk kerja. "Karena gaji tidak terabayar Satpam behrenti, makanya keamanan aset sekolah tidak terjaga," ujar salah seorang warga Limau Manis.

Selain itu informasi yang beredar, ada dugaan penyelewengan dana Bos oleh Kepsek, dampaknya terjadi pada pembayaran gaji Satpam

Ketua Komite Sekolah SMAN 3 Kemuning Muslim ketika dihubungi media ini, Jumat, 18 Sepetember 2026, mengakui ia memang tidak dilibatkan. Bahkan saat pembangunan dimulai, dirinya tidak mengaetahui."Tau-tau sudah dibangun saja. Prosesnya mualai dari awal saya tidak dilibatkan sama sekali," jepasnya.

Lebih jauh diungkapkannya, keberadaan komite sekolah hanya diperlukan saat ingin meminta iuran atau pungutan kepada peserta didik. "Kalau sudah mau pungut duit kita diajak, di luar itu, sama sekali tidak dilibatkan," tambahnya lagi.

Sementara itu Kepala PLT Kepala SMAN 3 Kemuning Suprianto MPD, ketika dimintai tanggapan terkait proyek revitalisasi dan tidak dilibatkannya komite dalam proses pengusulan dan pelaksanakan kegiatan melalui whatsApp, Jumat 18 September 2026 mengatakan dia baru menjabat. Ditambah saat di telpon whatsApp lagi melayat ada warga meninggal dunia."Nanti kontak lagi bang," jelasnya.

Hanya saja, saat kembali di konfirmasi melalui telepon wahatsApp, HP yang bersangkutan sudah tidak aktif dan pesan yang dikirim hanya conteng satu. (Tim)

DPD INPEST Peringatkan PT. PLN ULP Tembilahan Jangan Asal Turunkan Kabel Internet, Bisa Picu Persoalan Hukum

Thu, 24 Sep 2026 21:28:12 +0700

TEMBILAHAN - Rencana penurunan kabel jaringan internet secara sepihak di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapat sorotan. PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tembilahan Inhil diminta tidak mengambil tindakan tanpa dasar kewenangan, prosedur yang jelas, pemberitahuan, serta koordinasi dengan pemilik atau penyelenggara jaringan.

Peringatan tersebut disampaikan DPD Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), Syahwani, S.Kom., CLA, CPLA, kepada media ini, 24 September 2026.

“Kalau ada kabel yang melanggar aturan atau membahayakan keselamatan, tentu harus ditangani. Tetapi jangan sampai dilakukan sepihak tanpa menjelaskan dasar kewenangan, pelanggaran dan mekanisme penertibannya,"tegas Syahwani.

Menurutnya, kabel internet bukan sekadar instalasi fisik karena menyangkut penyelenggara telekomunikasi, pelanggan dan kepentingan masyarakat. Jika penurunan kabel menyebabkan jaringan terputus atau menimbulkan kerugian, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum.

Syahwani juga meminta PLN menjelaskan secara terbuka apabila keberadaan kabel dinilai membahayakan jaringan listrik.

“Kalau memang membahayakan, amankan. Tetapi tetap harus ada prosedur. Pemilik atau penyelenggara jaringan harus diberi kesempatan mengetahui dan melakukan penanganan sesuai ketentuan,"katanya.

Ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memiliki dasar hukum, termasuk UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah mengalami perubahan. “Jangan sampai persoalan teknis di lapangan berubah menjadi persoalan perdata, administrasi, atau persoalan hukum lainnya karena prosedur tidak dijalankan dengan benar,” tegasnya.

Syahwani berharap PLN Tembilahan membuka ruang koordinasi sebelum mengambil tindakan. “Kalau ada yang salah, tunjukkan aturannya. Kalau membahayakan, lakukan pengamanan sesuai prosedur. Jangan asal turunkan kabel kemudian persoalan hukumnya muncul belakangan,” pungkasnya.

Sementara itu Menejer PT PLN Unit Layanan Palanggan (ULP) Tembilahan, Sabur Januardi, ketika dimintai tanggapannya oleh media ini, Kamis, 24 September 2026, melalui whatsApp, mengatakan, kewenangan ada di PLN Iconplus.

"Tidak ada kerjasama. Yg punya wewenang pengelolaan/izin utilitas tiang PLN adalah Iconplus," jelasnya. (Mus)

H Fauzan Amrullah : Prestasi ini Untuk Pendidikan Inhil Hebat

Thu, 24 Sep 2026 05:24:23 +0700

SIAK — Kontingen PGRI Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) cabang olahraga(cabor) catur berhasil menjadi cabor pertama yang mengamankan medali emas pada ajang Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Tingkat Provinsi Riau yang digelar di Siak, Rabu, 23 September 2026.

Medali emas tersebut diraih oleh Taufik, SPd., MPd yang merupakan kepala SDN 004 Tembilahan. setelah mencatatkan tren positif tanpa kekalahan sepanjang pertandingan. Taufik mengantongi empat kali kemenangan dan satu kali seri dengan total raihan poin 4,5.

Atas capaian luar biasa ini, ia dipastikan sukses mengunci tiket untuk mewakili Provinsi Riau ke tingkat nasional.

Capaian manis ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua PGRI Inhil, H Fauzan Amrullah, SE., MSi., yang hadir menyaksikan secara langsung perjuangan atlet di Siak. Ia berharap kemenangan ini mampu membakar semangat para atlet lain yang masih berlaga.

"Prestasi ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Semoga medali emas dari cabor catur ini menjadi motivasi bagi atlet dari cabor lain yang saat ini masih berjuang membela nama Inhil" ujar H Fauzan.

Tak hanya kepada atlet, Ketua PGRI Inhil juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pelatih sekaligus ofisial, Iwan Kusuma Wijaya, SPd., atas kerja keras dan pendampingan maksimal yang diberikan selama kejuaraan berlangsung.

Sementara itu, Iwan Kusuma Wijaya SPd mengaku sangat bersyukur atas hasil yang diraih teman sejawatnya. Menurutnya, medali emas ini memang sudah dibidik sejak awal persiapan.

"Kemenangan ini memang menjadi target utama kami dari awal untuk membawa pulang medali emas bagi Inhil. Terima kasih atas dukungan penuh dari pengurus PGRI dan seluruh masyarakat Inhil," tutur Iwan. (rls)

Kades Kulim Jaya Ikut Tergugat, Diduga Masih Menjabat Sebagai Kelompok Tani

Mon, 21 Sep 2026 17:10:53 +0700

TEMBILAHAN- Sidang perdata dengan perkara No.10/pdt.G/2026 PN Tembilahan tentang gugatan perdata atas dugaan penguasaan lahan plasma milik petani oleh korporasi PT Agro Sarimas Indonesia, Koperasi Citra Harapan dan melibatkan Pejabat Kepala Desa Kulim Jaya, di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, terus berlanjut.

Agenda sidang kali ini tidak digelar diruang sidang Pengadilan Negeri Tembilahan, melainkan Hakim menggelarnya dilokasi objek gugatan dalam pokok perkara yang digugat oleh penggugat.

Pihak yang digugat dan terlibat diantaranya tergugat 1 yaitu Ketua Kelompok Tani Triresven Almizon, S.kom (yang sekarang aktif sebagai Kepala Desa Kulim Jaya), tergugat 2 Koperasi Citra Harapan (KCH) dengan diketuai H.M Harris, dan tergugat 3 yaitu PT Agro Sarimas Indonesia (ASI).

Tidak hanya itu, perkara ini menyeret sejumlah pimpinan daerah, diantaranya pihak yang turut tergugat adalah Camat Tempuling, Camat Kempas, Kepala Desa Pekan Tua, Kepala Desa Kulim jaya, dan Bupati Indragiri Hilir. Berdasarkan peta yang dimiliki pihak penggugat, total plasma yang jadi objek perkara gugatan yaitu sebanyak 1970 hektare.

Ironis, Almizon S.kom yang saat ini aktif menjabat sebagai Kepala Desa Kulim Jaya, ternyata merupakan Ketua Kelompok Tani Triresven Resven didalam gurita raksasa Koperasi Citra Harapan.

Hal tersebut melanggar Permentan No 67/sm.050/12/2016, bahwa untuk menjadi Ketua atau anggota kelompok tani tidak boleh berstatus sebagai Aparat, PNS atau Aparatur Desa.

Dalam agenda persidangan setempat (ps), Jum'at (18/09/2026) pagi, hanya tergugat 1 Almizon selaku Kepala Desa Kulim Jaya yang tampak hadir bersama Andi Ilyas dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukim mewakili tergugat 2 Koperasi Citra Harapan, turut tergugat juga hadir bersama hakim dari bagian hukum Pemda Inhil dan lainnya.

Sementara tergugat 3, pihak dari perusahaan PT ASI yang dipanggil secara patut dan sah oleh hakim persidangan dalam agenda persidangan setempat tidak hadir atau mengabaikan panggilan hakim.

Lebih ironisnya lagi, PT ASI memasang plang kepemilikannya diatas objek perkara dengan bertuliskan "Lahan Ini Milik PT ASI". Hal itu terpantau saat kuasa hukum penggugat melihat objek bersama hakim persidangan setempat.

Rian Ramli dan rekan, Kuasa Hukum penggugat menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya selaku penggugat merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran tergugat 3 PT ASI.

"Harusnya hadir dong, dan sangat kita sayangkan pihak PT ASI mangkir dari panggilan serta undangan sah dari yang mulia hakim pengadilan negeri Tembilahan," ungkap Rian Ramli.

Sebagai informasi tambahan, persidangan setempat sudah selesai dan akan dilanjutkan dalam persidangan berikutnya, yakni pada Selasa 22 September 2026, diruang sidang Pengadilan Negeri Tembilahan dalam agenda menghadirkan Saksi oleh pihak Penggugat. (rls)

Pagar, Gapura Hingga Kantor Dianggarkan Berulang Hingga Empat Tahun Anggaran

Sat, 19 Sep 2026 13:38:57 +0700

LINTAS UTARA - Penganggaran sejumlah kegiatan pembangunan di Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjadi sorotan warga. Pasalnya, sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pagar, gapura hingga kantor desa tercantum dalam anggaran pada beberapa tahun, mulai 2022 hingga 2026.

Berdasarkan pantauan media ini pada 16 September 2026, terlihat sejumlah papan informasi kegiatan yang mencantumkan pekerjaan terkait pagar, gapura hingga rehabilitasi kantor desa pada beberapa tahun anggaran.

Berdasarkan dokumentasi lapangan di papan informasi yang diperoleh media, pada Tahun Anggaran 2022 tercantum kegiatan pembangunan pondasi pagar dengan volume 40 meter dan pagu dana sebesar Rp17.974.000, bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sementara pada Tahun Anggaran 2023, besaran anggaran pembangunan atau pagar kantor desa belum diketahui secara pasti berdasarkan dokumentasi yang diperoleh media .Kondisi tersebut menjadi pertanyaan terkait keterbukaan informasi kegiatan dan anggaran pada tahun tersebut.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2024 tercantum kegiatan pembangunan gapura kantor desa dengan volume 1 unit dan pagu sebesar Rp17.443.330, yang juga bersumber dari PADes.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan Pagar Desa Lanjutan di RT 014/RW 002 Dusun Pelangi. Pada papan informasi tercantum volume 40 meter dengan pagu Rp19.199.700.

Pada prasasti kegiatan tertulis sumber dana berasal dari PADes dan pembangunan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2026, papan kegiatan mencantumkan Rehabilitasi Kantor Desa berupa pekerjaan kolom tambahan, ring balok, atap baja ringan dan batu bata. Kegiatan tersebut memiliki pagu Rp87.629.000, bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender.

Rangkaian informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran desa dari tahun ke tahun, khususnya karena terdapat sejumlah kegiatan yang masih berkaitan dengan kantor desa, pagar maupun fasilitas pendukungnya.

Publik perlu mengetahui apakah pekerjaan tersebut merupakan pembangunan bertahap sesuai dengan RKPDes dan APBDes masing-masing tahun, termasuk alasan pekerjaan lanjutan kembali dianggarkan serta dasar penentuan volume dan nilai anggarannya.

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan ketidakefisienan atau dugaan penggelembungan harga apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara nilai anggaran, volume, harga satuan dan hasil pekerjaan.

Namun, hal tersebut belum dapat disimpulkan sebagai fakta tanpa adanya pemeriksaan terhadap RAB, harga satuan, volume pekerjaan, realisasi anggaran dan dokumen pertanggungjawaban. Pekerjaan yang kembali dianggarkan juga dapat saja merupakan bagian dari pembangunan bertahap atau lanjutan yang perlu dilihat berdasarkan kondisi fisik di lapangan serta dokumen perencanaan dan pemeliharaan.

Sementara itu, Kepala Desa Lintas Utara, Salimin, SH, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya pada Jumat, 18 September 2026, memberikan penjelasan terkait penganggaran pagar kantor desa, gapura hingga kantor desa.

"Pekerjaan tersebut dianggarkan secara bertahap karena pembangunan belum selesai.Pagar kantor desa dan gapura desa hingga kantor desa dianggarkan sedikit-sedikit, maka belum selesai," kata Salimin melalui WhatsApp.

Munculnya berbagai pertanyaan terkait penganggaran pagar, gapura hingga rehabilitasi kantor desa pada beberapa tahun anggaran tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Desa Lintas Utara.

Pemeriksaan diharapkan dapat mencakup RKPDes, APBDes, RAB, realisasi anggaran, volume pekerjaan, harga satuan serta dokumen pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran. (Mus)

DLHP Inhil Laksanakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah

Sat, 19 Sep 2026 09:58:05 +0700

TEMBILAHAN - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Inhil melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah melalui bank sampah. Yang dilaksanakan di Hotel Inhil Pratama (IP), Jumat, 18 September 2026.

Acara dihadiri oleh Bupati Inhil diwakili Asisten II H. Dwi Budianto S.Sos.MSi, Ketua Tim PKK Kabupaten Inhil Hj Katerina Susanti Herman SKM. M.Kes, Kepala Dinas, Kantor, Badan dilingkungan Pemkab Inhil.

Asisten II Dwi Budianto dalam sambutannya, memandang pentingnya Pengelolaan Bank Sampah untuk melestarikan budaya cinta lingkungan. Selain untuk kebersihan lingkungan dan kesehatan, Bank Sampah juga memberikan nilai ekonomi, masyarakat yang menabung mendapat manfaat, dan pengelola dapat mendaur ulang kembali sampah yang terkumpul, sehingga mengurangi sampah di TPA.

"Acara ini memberikan paradigma baru bagaimana melihat persoalan di Inhil. Tidak hanya kita mampu menjadikan Inhil kota yang bersih, tapi masyarakat mendapat nilai ekonomi dari penanganan sampah, melalui bank sampah," ujar mantan Kadis PMD ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Inhil Hadinata. SP.MM, mengatakan, persoalan sampah saat ini bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah menjadi persoalan lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serta penanganan secara bersama-sama.

"Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat," jelasnya.
.
Untuk itu tambahnya, paradigma pengelolaan sampah perlu kita ubah.
Sampah tidak lagi dipandang hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi harus kita lihat sebagai sesuatu yang dapat dikurangi, dipilah, dimanfaatkan, didaur ulang, dan memiliki nilai ekonomi.

Salah satu upaya yang sangat strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui bank sampah. Bank sampah merupakan salah satu sarana untuk membangun kesadaran masyarakat agar melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya.

"Melalui bank sampah, masyarakat tidak hanya berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang mereka kelola," katanya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, DLHP melihat bahwa peran PKK sangat strategis. PKK memiliki jaringan yang kuat hingga tingkat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap Ibu-Ibu PKK dapat menjadi agen perubahan dan motor penggerak dalam membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah.

Kita ingin agar gerakan pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan formal atau seremonial, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan sehari-hari di tengah masyarakat.

"Mulai dari rumah, kita memilah sampah. Mulai dari keluarga, kita mengajarkan anak-anak untuk peduli lingkungan. Mulai dari lingkungan sekitar, kita membangun budaya hidup bersih. Melalui bank sampah, kita mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat," ucapnya.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil Hj Katerina Susanti Herman, dalam penyampaian materinya memgtakan, kita harus memiliki prinsip 5R, yakni Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang), Rot (mengokah sampah organik menjadi kompos, serta Refuse (mengurangi penggunaan plastik secara berlebihan).

"Namun, fungsi-fungsi tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat, di sinilah peran kader PKK diharapkan menjadi teladan sekaligus motor penggerak," jelasnya.

Sedangkan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran, Indra Saputra, kepada media ini mengatakan, ia berharap dengan sosialisasi ini dapat terbentuk bank sampah di setiap kecamatan sehingga sampah di setiap kecamatan dapat terkelola dengan baik.

"Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun tanggung kita bersama," harapnya. (Suf)

Komisi IV DPRD Minta Pihak Terkait Sikapi Informasi Peredaran Narkoba di Pulau Ruku

Fri, 18 Sep 2026 16:39:00 +0700

TEMBILAHAN - Informasi peredaran Narkoba yang meresahkan warga di Desa Pulau Ruku Kecamatan Reteh menjadi perhatian dari Komisi IV DPRD Inhil. DPRD Inhil mendesak pihak terkait, agar mengambil tindakan dalam menyelamatkan generasi muda.

Ungkapan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV, Mohammad Wahyudin, SPD, kepada media ini, Jumat, 18 September 2026. Ia menjelaskan, dirinya juga mendapat keluhan warga disana terkait persoalan tersebut.

"Kita meminta kepada aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan untuk berkoordinasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai nanti keterlambatan dan kurangnya perhatian kita menyebabkan, anak bangsa kita jadi korban," katanya.

Wahyudin menambahkan, dampak bahaya Narkoba sudah sama-sama kita ketahui, mulai dari kesehatan mental, fisik dan juga aksi Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (Kantibmas).

"Generasi muda hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Bisa kita bayangkan, bagaimana tongkat estapet kepemimpin berlanjut, kalau generasi mudanya sudah terpapar Narkoba," jelas politisi Gerindra dari Dapil VI tersebut.(Suf)

Pengakuan Kades Dana Dari Swadaya Masyarakat

Thu, 17 Sep 2026 14:22:42 +0700

LINTAS UTARA - Pekerjaan pengecoran halaman Kantor Posyandu serta bangunan pelindung mesin sumur bor di Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjadi sorotan.

Pantauan media, Rabu, 16 September 2026, terlihat Sekretaris Desa (Sekdes) Wildan Asrofi, S.Ag. berada di lokasi dan ikut mengerjakan pengecoran halaman Posyandu bersama tiga lainya.

Saat dikonfirmasi mengenai kegiatan tersebut, Sekdes tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa. “Konfirmasi ke Kepala Desa saja," ujar Sekdes saat ditemui di lokasi.

Ketika ditanyakan keberadaan papan informasi kegiatan atau papan nama program desa yang dapat menjelaskan sumber dan besaran anggaran pekerjaan.
Namun, Sekdes menyebut pekerjaan tersebut bukan menggunakan anggaran desa, melainkan dana iuran. “Ini dana iuran," katanya.

Ketika diminta penjelasan lebih lanjut mengenai dana iuran tersebut, Sekdes belum memberikan keterangan rinci dan kembali mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Desa.

Informasi yang didapat, upah Pekerja Disebut Rp 200 Ribu Per Hari “Rp 200 ribu per hari," ujar pekerja tersebut.

Selain pekerjaan pengecoran halaman Posyandu, di lokasi juga terlihat bangunan pelindung serta mesin pompa yang berkaitan dengan fasilitas sumur bor. Terlihat dua unit mesin/fasilitas sumur bor di sekitar lokasi.

Salah seorang warga setempat berinisial JA, ketika dikonfirmasi mengenai penggunaan air dari sumur bor tersebut, mengatakan bahwa dirinya membayar Rp
2.000 per kubik.

Sementara itu Kepala Desa Lintas Utara Kecamatan Reteh, Salimin SH, ketika dimintai tanggapannya, Kamis, kegiatan yang dilaksanakan hasil swadaya masyarakat.

Ketika disinggung pagu anggaran pembuatan sumor bor di RT 3 Rp 22.687.000 dan tower air bersih RT 4 Rp 73.590.000 seperti yang tercantum dalam APBDes 2027, "tidak jadi, anggaran devisit,"jelasnya. (Tim)

Ini Tanggapan Polsek Dan Camat Reteh

Tue, 15 Sep 2026 14:26:04 +0700

RETEH - Peredaran Narkoba di Pulau Ruku Kecamatan Reteh sampai pada taraf mengkawatirkan. Apalagi mereka yang jadi korban adalah kalangan remaja dan masih sekolah.

Salah seorang warga berinisial IP kepada media ini mengungkapkan, peredaran Narkoba yang terjadi meningkatkan aksi kriminalitas lainnya di masyarakat, seperti pencurian. Untuk itu mereka meminta kepada pemerintah desa, Polsek dan Pemerintah Kecamatan mengambil perhatian serius terhadap persoalan ini.

"Beberapa orang tua mengeluhkan kehilangan uang, pas diselidiki dan diintrogasi ke anak, mereka ambil untuk membeli Narkoba," jelas IP kepada media ini, melalui whatsApp, Senin, 14 September 2026.

Ia mengatakan, warga sebenarnya mencurigai seseorang yang baru datang ke Desa Pulau Ruku beberapa waktu yang. Tapi karena takut mereka tidak berani untuk mengambil tindakan.

Sementara itu Kapolsek Reteh Iptu Rozi Dhasa Prima S.I.P. M.H, ketika dimintai tanggapannya oleh media ini, Selasa, 15 September 2026 berjanji akan menindaklanjuti informasi yang beredar di Desa Pukau Ruku.

"Kami tindak lanjuti dengan Sat Narkoba Polres pak, terima kasih atas informasinya," jawabnya.

Sedangkan Camat Reteh Hasnur Rasyidi S.Kep saat dimintai tanggapannya oleh media ini dihari yang sama mengatakan,
"Kita coba koordinasikan dengan kepala desanya, semoga persoalan bisa cepat diatasi," katanya. (Suf)

Tarif Langganan dan Pemasangan Kabel di Rumah Warga Dipertanyakan

Tue, 15 Sep 2026 13:15:32 +0700

TEMBILAHAN - Usaha layanan internet Indah.Net yang disebut dikelola Ghofur di wilayah kelurahan Seberang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjadi sorotan. Sejumlah hal terkait legalitas usaha, perizinan, hingga pemasangan jaringan kabel di lingkungan permukiman dipertanyakan.

Berdasarkan penelusuran media ini di lapangan, Indah.Net menawarkan sejumlah paket layanan internet, mulai dari Paket 7 Jam Rp3.000, Paket 24 Jam Rp5.000, Paket 3 Hari Rp10.000 hingga Paket 30 Hari Rp50.000.

Namun, salah seorang pelanggan WiFi rumahan yang dikonfirmasi media menyebut dirinya membayar biaya berlangganan sebesar Rp200 ribu per bulan.tapi jaringan jelek. "Kami bayar Rp200 ribu per bulan. Tapi coba saja datang ke kantor WiFi, Pak,"ujar pelanggan tersebut.

Informasi mengenai biaya Rp200 ribu per bulan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengelola, termasuk jenis paket dan dasar penetapan tarif kepada pelanggan.

Saat dikonfirmasi pengelola Indah.Net, Ghofur melalui WhatsApp, Senin, 14 September 2026 terkait badan usaha, legalitas, serta perizinan usaha layanan
maupun kontrak tertulis dengan penyedia layanan internet (ISP), serta bagaimana status administrasi dan perizinan dalam menjalankan usaha tersebut, tidak menanggapi.

Sementara itu Ketua RT saat dimintai tanggapannya oleh media mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai izin usaha maupun izin pemasangan kabel WiFi di wilayah mereka.

"Kalau soal izin usaha kami tidak tahu. Apalagi izin kabel-kabel WiFi yang berada di sekitar rumah warga. tidak permisi ke RT. Sama halnya kabel WiFi ikut menumpang di tiang listrik, kami juga tidak tahu apakah ada izinnya,"ujar salah seorang Ketua RT.

Ia menyarankan media untuk menemui langsung pihak pengelola WiFi guna mendapatkan penjelasan mengenai persoalan tersebut. (Mus)

Dua Mega Proyek di Inhil, Batal Lelang

Mon, 14 Sep 2026 18:31:25 +0700

TEMBILAHAN - Dua paket mega proyek di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dipastikan gagal dilaksanakan untuk tahun anggaran 2026 ini. Gagalnya pelaksanaan proses tender, dikarenakan pihak rekanan/Peserta tender dari Penyedia yang mengikuti proses tender tidak memenuhi Persyaratan/spesifikasi yang telah ditetapkan pihak terkait.

Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)/ Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kab. Inhil, Budi Utomo. SE, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin, 14 September 2026 menjelaskan, salah satu proyek yang batal dilaksanakan adalah pembangunan Pasar Tembilahan dengan pagu dana Rp 19.9 milyar di Dinas PUTR.

"Karena rekanan yang mengikuti proses tender tidak memenuhi Persyaratan/ spesifikasi dan kriteria sesuai regulasi yang ada, ditambah lagi dengan waktu yang semakin sempit, karena merupakan Paket Pekerjaan Tahun Tunggal yakni Tahun 2026, karena sudah bulan September, proses tendernya dibatalkan Sampai Akhir di Desember tinggal beberapa bulan lagi, jelasnya.

Ia menambahkan, proyek lainnya yang proses lelang juga batal adalah pembangunan pelengsengan (plesing) Pelabuhan Parit 21 dengan anggaran 15.8 milyar yang ada di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Inhil. "Persoalannya sama dengan pembangunan Pasar Tembilahan, makanya batal," tambahnya.

Ketika disinggung dengan kelanjutan dua proyek tersebut, Budi Utomo menjelaskan, pihaknya hanya mengatur proses Tender sesuai dengan tupoksi. Sedangkan bagimana kelanjutan dua proyek tersebut, SKPD Pemilik Paket Pekerjaan terkait yang lebih mengetahui.

"Silahkan tanya ke Dinas terkait untuk kelanjutan dua proyek tersebut, kita sekali lagi hanya mengurus proses tender," ucapnya. (Suf)

Dugaan Mark-up Pengadaan Boat Viber Ambulance Untuk Puskesmas Concong Luar

Sun, 13 Sep 2026 12:48:17 +0700

CONCONG LUAR - Pengadaan boat viber ambulance untuk Puskesmas Kecamatan Concong tahun anggaran 2025 kemaren dengan pagu dana mencapai 1 milyar menuai masalah. Ambulance tersebut saat ini tidak berfungsi dan hanya parkir di pelabuhan boat setempat.

Informasi yang didapat media, pengadaan boat viber ambulance bermasalah dari awal. Pihak rekanan memesan boat dengan pihak ke 3 yang tidak memiliki izin. Akibatnya izin operasional ambulance tersebut tidak terbit hingga saat ini.

Selain itu, mesin boat viber ambulance juga tidak sesuai, begitu juga denga body boat yang ada. Akibatnya boat viber tersebut tidak berfungsi hingga saat ini.

"Saat ini mesin yang digunakan cuma 85 PK. Akibatnya saat boat dijalankan tenaga tidak mencukupi dan tidak ngangkat, sehingga jalan lambat dan boros minyak," ujar salah warga Concong MA, kepada media ini, Ahad, 29 Agustus 2026.

Menurutnya lagi, untuk harga mesin boat 200 PK di pasaran hanya berkisar antara 350-400 juta. Jadi, dengan anggaran 1 milyar, meskinya mesin boat yang dipasang bisa sesuai dengan standar body viber yang ada

Ia menambahkan, padahal keberadaan boat ambulance, sangat penting untuk masyarakat Concong Luar yang mengandalkan transportasi air, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti membawa orang sakit.

"Sudah hampir 1 tahun, boat viber ambulance tersebut tidak digunakan. Hal itu tentu sangat disayangkan, karena untuk perawatan tentu membutuhakan dana lagi," tambah warga tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, dr Udin Safrudin, ketika dimintai tanggapan melalui whatsApp, Sabtu, 29 Agustus 2026, tidak menjawab. Sedangkan Kepala UPT Puskesmas Concong Lestari, saat dihubungi dihari yang sama juga tidak merespon. (Suf)

Opret Tidak Dibangun, Jembatan Dua Lorong Kubu Kelurahan Enok Tidak Berfungsi

Wed, 09 Sep 2026 09:54:55 +0700

ENOK - Camat Enok Rahli SH, mengatakan, pembangunan Jembatan Dua yang terletak di Lorong Kubu Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, sekitar 7 tahun lalu, hanya untuk pembangunan jembatan, sedangkan opret jembatan tidak dianggarkan.

"Data yang kita miliki, pembangunan jembatan tersebut, perencanaan nya tidak sepaket dengan opretnya. Sedangkan opret belum pernah dibangun," jelas Camat Enok, kepada media ini, Rabu, 9 September 2026.

Dari pantauan media di lapangan, kondisi jembatan yang dibangun, sudah mulai rusak di beberapa bagian seperti seminisasi jembatan dan besi yang mulai keropos karena dimakan usia.

Pembangunan jembatannya ini menandakan perencanaan yang tidak matang dan berkelanjutan oleh dinas terkait. Akibat opret yang tidak dibangun, jembatan tersebut tidak berfungsi dan bisa digunakan oleh masyarakat setempat.

Kondisi ini menuai kritik pedas dari masyarakat setempat yang merasa diabaikan oleh pihak pemerintah dan dinas terkait. Padahal jembatan tersebut merupakan salah satu urat nadi mobilitas warga untuk melintas kepasar dan anak remaja kesekolah. Akibat proyek yang terhenti pertengahan jalan, warga terpaksa menggunakan jalur lama yang lebih jauh atau melintasi jalan yang lebih jauh.

?"Kami sangat kecewa karena jembatan ini sudah lama dibiarkan terbengkalai tanpa ada kejelasan kapan akan dilanjutkan. Padahal ini akses vital buat aktivitas sehari-hari dan ekonomi warga," ujar salah seorang warga enok kepada media ini, Selasa 8 September 2026.

?Masyarakat Kelurahan Enok mendesak Pemerintah Kabupaten dan instansi teknis untuk segera turun ke lapangan dan memberikan kepastian anggaran serta kelanjutan pembangunan jembatan tersebut sebelum jatuh korban jiwa. (Suf)

Oknum Pegawai Imigrasi Kelas II Tembilahan Berinisial SN Diduga Jadi Calo Pembuatan Paspor

Sun, 06 Sep 2026 12:43:02 +0700

TEMBILAHAN - Oknum Pegawai Kantor Imigrasi Tembilahan berinisial SN, diduga menjadi calo dan membohongi warga saat membuat paspor. Oknum berinisial SK berjanji dalam satu hari paspor akan selesai, tapi setelah 3 hari, apa yang dijanjikan tidak terealisasi

Informasi yang didapat media ini, salah seorang waga Tembilahan beribisial HY menguruskan pembuatan paspor temannya yang ingin bepergian ke Malaysia membawa orang tua berobat. Karena memiliki kenalan, HY lalu menghubungi SN untuk meminta pertolongan.

Dalam komunikasi tersebut, SN menjanjikan akan membantu pengurusan pembuatan paspor, termasuk administrasi yang kurang. Yang bersangkutan berjanji membantu perbaikan data yang tidak sinkron antara ijazah, KTP dan KK warga yang dibantu HY.

"Saya diminta transper uang uang Rp 950.000 untuk pembuatan paspor, dan Rp 650.000 untuk pengurusan administrasi kelengkapan data yang tidak sinkron ke rekening SN, dan ada buktinya," kata HY.

Tapi sayangnya, setelah uang ditansper dan waktu yang dijanjikan habis, paspor yang diinginkan tidak juga siap. Malah saat dikontak melalui watshApp, SN tidak merespon, meski hp yang bersangkutan sedang on.

"Sampai sekarang saya hubungi tidak direspon. Kalau memang tidak bisa, uang warga tu meski dikembalikan. Agar saya juga tidak dikejar-kejar orang," tegas HY.

Sementara itu SN Ketika dikonfirmasi mengatakan, ada perbaikan data di Disdukcapil. Karena perbaikan tersebut, proses pembuatan paspor belum bisa dilakukan.

"Kalau datanya masih bermasalah, sia-sia juga diurus perbuatan paspor, pasti ditolak juga oleh sistem," jelasnya. (Tim)

Revitalisasi SMAN 2 Enok Rp1,44 Miliar Disorot, Ada 3 Papan Plang di Lokasi Proyek

Sat, 29 Aug 2026 20:30:05 +0700

ENOK-Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Satuan Pendidikan Tahun 2026 melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMA Negeri 2 Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menjadi perhatian publik.

Sejumlah papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi sekolah menunjukkan adanya beberapa pekerjaan revitalisasi dengan jenis kegiatan dan nilai anggaran yang berbeda.

Berdasarkan dokumentasi di lokasi, sedikitnya terdapat tiga kegiatan dalam program revitalisasi SMAN 2 Enok.
Pertama, pembangunan Ruang UKS seluas 76 meter persegi dengan nilai anggaran Rp138.996.000. Kedua, rehabilitasi tiga ruang kelas seluas 248,2 meter persegi dengan nilai anggaran Rp379.967.000.
Ketiga, pembangunan tiga ruang kelas baru seluas 270 meter persegi dengan nilai anggaran Rp926.073.000.

Jika ketiga nilai tersebut dijumlahkan, total anggaran yang tercantum pada papan informasi mencapai Rp1.445.036.000 atau sekitar Rp1,44 miliar.

Papan informasi tersebut mencantumkan sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan pelaksana kegiatan disebut Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMAN 2 Enok.

Muncul Pertanyaan soal Pemaketan
Keberadaan beberapa kegiatan dengan nilai anggaran berbeda tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses perencanaan dan pemaketan pekerjaan dilakukan sejak awal.

Apakah pembangunan ruang UKS, rehabilitasi tiga ruang kelas dan pembangunan tiga ruang kelas baru memang sejak awal direncanakan sebagai kegiatan atau paket yang berdiri sendiri?

Atau, apakah terdapat dokumen perencanaan tertentu yang menjadi dasar pemisahan kegiatan tersebut?
Pertanyaan ini penting untuk diklarifikasi karena berkaitan dengan tata kelola pengadaan dan penggunaan anggaran negara.Namun demikian, keberadaan beberapa papan informasi kegiatan tidak serta-merta membuktikan adanya pemecahan paket yang melanggar aturan.

Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, RAB, dokumen pengadaan, metode pemilihan, nilai kontrak serta dokumen pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.

Perlu dibuka dasar perencanaan
sejumlah hal yang perlu diklarifikasi antara lain dasar penetapan masing-masing kegiatan, penyusunan RAB, volume pekerjaan, nilai kontrak atau dokumen pelaksanaan, metode pengadaan serta alasan teknis dan administratif mengapa pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan.

Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah pemisahan pekerjaan dilakukan berdasarkan karakteristik, volume, kebutuhan teknis dan perencanaan masing-masing kegiatan, atau berdasarkan pertimbangan lainnya.
Terlebih, jika mengacu pada nilai yang tercantum pada tiga papan informasi, total anggaran kegiatan mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

Kepala SMAN 2 Enok, Faridah, ketika dihubungi media ini, Ahad, 29 Agustus 2026 melalui whatsApp terkait RAB serta pemaketan kegiatan revitalisasi yang sedang berjalan, tidak menjawab
Nomor WhatsApp yang digunakan wartawan untuk melakukan konfirmasi juga diduga telah diblokir, sehingga komunikasi lebih lanjut melalui nomor tersebut tidak dapat dilakukan. (Tim)

Anggota DPR RI, Dari PKS, H. DR. Syahrul Aidi Maazat LC.MA, "Respon Cepat Informasi WNI Yang Sakit di Singapora"

Sun, 23 Aug 2026 13:03:41 +0700

TEMBILAHAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Riau 2, H DR Syahrul Aidi Maazat LC.MA, merespon cepat, terkait aduan informasi warga negara RI yang sakit di Singapora dan saat ini sedang dirawat RS CGH Singapora.

"Terima kasih informasinya pak. baik saya sampaikan ke Kemenlu," jawabnya, saat dihubungi melalui whatsApp, Ahad, 23 Agustus 2026.

Sebelumnya, informasi yang didapat media ini, ibu Gusnidar Binti Ismail WNI,
pergi ke Singapura untuk silaturahmi dengan keluarga. Beberapa hari disana, yang bersangkutan tiba-tiba stroke pada malam hari dan langsung dirawat darurat di RS CGH.

"Saat ini sebagai WNI, ibu Gusdinar tidak mendapat subsidi dari Pemerintah Singapura. Biaya perawatan terus bertambah dan sudah di luar kemampuan keluarga kami," jelas salah seorang kerabat ibu Gusnidar, kepada media ini, Ahad 23 Agustus 2026.

Ia menambahkan, sebelumnya keluarga sudah datang ke KBRI dan menyerahkan dokumen. Namun sampai saat ini kami belum mendapat arahan lebih lanjut, untuk itu mohon pendampingan dari pejabat konsuler KBRI.

Adapun bantuan yang diharapkan keluarga adalah, bantuan koordinasi dengan pihak RS CGH, serta informasi bantuan kemanusiaan/kesehatan untuk WNI

"Terahir kita mengharapkan bantuan dan arahan terkait kemungkinan pemulangan pasien ke Indonesia," jelasnya salah seorang anak Gusnidar kepada media ini. (Suf)