TEMBILAHAN - Penyelenggaran ibadah haji di Inhil tahun 2026 menyisakan persoalan. Diduga kuat telah terjadi penyelewengan dan mark-up anggaran dalam berbagai komponen kegiatan.
Informasi yang didadapat media ini, indikasi mark- up anggaran dimulai dari akomodasi dan bongkar muat koper jemaah haji di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, jauh dari standar pelayanan yang semestinya.
Rombongan jemaah haji Kloter 07 BTH sebanyak 307 orang tiba di Pelabuhan Lasdap Tembilahan pada 9 Juni 2026 menggunakan Kapal Dumai Line . Disusul kloter kedua pada 15 Juni 2026 dengan jumlah 172 jemaah dan 1 petugas.
Namun di balik proses pemulangan tersebut, pemandangan di lapangan memunculkan tanda tanya besar. Ratusan koper jemaah haji diangkut secara manual, bahkan dipikul di atas kepala oleh buruh, sebelum dimuat ke mobil pengangkut.
Jumlah buruh yang bekerja pun terbilang minim. Salah satu buruh mengaku hanya sekitar 20 orang yang menangani seluruh koper jemaah. "Kami cuma sekitar 20 orang, termasuk petugas yang ada," ujar sumber media ini.
Lebih lanjut, upah yang diterima jauh dari kata layak. "Sebagian buruh hanya menerima Rp350 ribu hingga Rp430 ribu. Lebih miris lagi, mereka tidak mendapatkan jatah makan yang memadai.
Kami makan kalau ada sisa dari jemaah haji," ungkap buruh lainnya.
Di sisi lain, pengangkutan koper hanya menggunakan sekitar dua unit mobil. Salah satu sopir mengaku dibayar Rp200 ribu per sekali jalan, tanpa mengetahui total anggaran yang digelontorkan.
Indikasi penyelengan juga terjadi pada penyewaan transportasi fery jamaah dari Tembilahan batam dan sebaliknya. Akibatnya jamaah terpaksa harus membayar lebih besar dari yang semestinya.
Selain itu dugaan penyelewengan biaya makan dan pembayaran dam bagi jamaah yang tidak bisa melaksanakan atau melanggar ketentuan ibadah haji. Ada indikasi harga hewan telah di mark-up, sehingga jamaah harus membayar dengan biaya yang lebih tinggi.
Saat media mencoba meminta keterangan dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di lokasi, yang bersangkutan justru terlihat menghindar, seolah enggan memberikan penjelasan.
Reaksi keras pun datang dari masyarakat. Warga menilai kondisi ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan anggaran yang seharusnya tersedia.
"Ini bukan lagi soal pelayanan, tapi sudah menyangkut dugaan penyimpangan. Masa buruh kerja angkat koper ratusan, upah kecil, makan pun dari sisa? Lalu ke mana anggarannya," tegas seorang warga.
Kritik serupa juga disampaikan warga lainnya.Jangan sampai nama jemaah haji dijadikan tameng untuk main anggaran. Ini uang negara, harus jelas dipakai ke mana,ujarnya.
Bahkan, desakan audit pun mulai mencuat.
Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, buka saja semuanya. Rincian anggaran, jumlah koper, biaya buruh. Kalau perlu, aparat penegak hukum turun tangan,tambahnya.
Terpisah, Ketua Pengurus Jemaah Haji Inhil, H. Guspiandi, menegaskan bahwa urusan transportasi, konsumsi, dan akomodasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. "Untuk masalah muat barang koper itu dari pemda, kami tidak menangani,"ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Inhil, Hardinata, mengaku kurang sehat dan mengarahkan ke bawahannya. Sementara Kabid Lalu Lintas Dishub, Febri Syahwani, hanya memberikan data jumlah jemaah tanpa menjelaskan rincian anggaran.
Kabid Pelayaran Dishub, Wilman, juga turut mengarahkan agar konfirmasi dilakukan ke bagian lalin, sehingga terkesan terjadi saling lempar tanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada penjelasan resmi terkait total anggaran bongkar muat, rincian biaya akomodasi, jumlah koper, maupun transparansi upah buruh.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi di lapangan. Publik kini menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk membongkar dugaan tersebut secara terang-benderang.(tim)