TEMBILAHAN - Informasi mengejutkan datang dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait keterlambatan pencairan Dana Desa (DD). Disebutkan bahwa ratusan desa hingga kini belum menerima pencairan Dana Desa, yang diduga kuat tertahan di tingkat kementerian oleh Menteri Purbaya.
Keterlambatan ini berdampak serius pada kegiatan dan pelayanan desa. Sejumlah aparatur desa seperti RT, RW, LPM, hingga tenaga Maghrib Mengaji tercatat sudah enam bulan belum menerima gaji. Selain itu, berbagai kegiatan berbasis anggaran Non Earmark juga terhenti total.Situasi ini makin memprihatinkan mengingat saat ini sudah memasuki 3 Desember 2025, hanya tinggal beberapa hari menuju tahun baru 2026.
Seorang kepala desa yang tidak ingin disebut namanya membenarkan kondisi tersebut. Ratusan desa lebih belum dicairkan Dana Desa-nya. RT, RW, LPM, Maghrib Mengaji sudah enam bulan tidak dibayarkan. Kegiatan Non Earmark juga mandek karena dana ditahan,” ujarnya.
Menurut sumber tersebut, pencairan Dana Desa berada di kewenangan KPPN Rengat, sementara Dinas PMD Inhil hanya berperan memfasilitasi dokumen pengajuan.Untuk pencairan itu domainnya KPPN Rengat, Pak. Kami (PMD Inhil) hanya memfasilitasi dokumen pengajuannya saja,” jelasnya.
DPRD Inhil Akan Gelar RDP
Banyaknya keluhan dari pihak desa mendorong DPRD Inhil untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP ini bertujuan meminta penjelasan resmi terkait penyebab penahanan dana, serta mencari solusi agar pencairan Dana Desa dapat segera dilakukan.
Informasi sementara menyebutkan bahwa RDP kemungkinan akan digelar dalam beberapa hari mendatang, mengingat urgensi persoalan serta dampaknya terhadap operasional desa dan kesejahteraan aparatur desa. (Mus)
Ratusan Desa di Inhil Belum Terima Dana Desa, Perangkat Desa Tidak Gajian
