TEMBILAHAN- Hingga memasuki akhir Desember 2025, sekitar 100 desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dilaporkan belum menerima pencairan Dana Desa tahap II kategori non earmark. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tertunggaknya pembayaran honor perangkat desa serta berbagai unsur kelembagaan desa.
Salah satu kepala desa di Inhil yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan hal tersebut saat dikonfirmasi media ini. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti kendala keterlambatan pencairan dana dimaksud.
“Desa yang belum cair tahap II non earmark itu sekitar 100 desa se-Inhil. Kami tidak tahu apa kendalanya dan apa masalahnya. Sampai hari ini, 30 Desember 2025, belum ada kepastian. Kalau ada kepastian jelas, tentu bisa kami jawab saat media mempertanyakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selaku kepala desa, dirinya hanya dapat menyampaikan informasi sesuai dengan yang diketahui.“Contohnya Bang tanya ke saya selaku kepala desa, yang bisa saya jawab ya itu saja. Sekitar 100 desa belum cair tahap II non earmark,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh salah seorang staf desa di Inhil. Ia membenarkan bahwa hingga menjelang Tahun Baru 2026, honor perangkat desa belum dibayarkan.
“Iya Pak, benar kami belum terima honor. Besok sudah tahun baru 2026. Staf desa lain banyak yang ke Tembilahan jalan-jalan, kami tidak bisa ke mana-mana karena honor belum dibayar, jadi diam saja di rumah,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran honor tidak hanya dialami oleh staf desa, tetapi juga menyasar berbagai unsur kelembagaan desa lainnya.“Kalau Bapak tanya masalah yang belum gajian, bukan cuma staf desa. RT, RW, kader posyandu, magrib mengaji, guru PAUD, LPM, banyak yang gajinya belum selesai dibayarkan,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah narasumber menilai pernyataan pemerintah daerah terkait keterbatasan kas tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Mereka mempertanyakan alasan yang disampaikan Pemda Inhil.
“Kalau dibilang kas Pemda Inhil tidak ada, itu tidak masuk akal. Faktanya ada pelantikan pejabat dan peresmian kantor yang menelan anggaran besar. Dana sebesar itu seharusnya cukup untuk membayar dana desa yang belum cair,” ujar salah satu sumber.
Pada 29 Desember 2025, media ini juga berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Inhil, Yuliargo, terkait kendala pencairan Dana Desa tahap II tahun 2025 serta banyaknya perangkat desa hingga RT yang belum menerima honor. Konfirmasi dilakukan melalui pesan WhatsApp pribadi.
Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada penjelasan substansi yang diberikan. Kadis PMD Inhil hanya membalas pesan secara singkat.“Waalaikum salam, Alhamdulillah sehat Bang,” tulisnya.
Seorang narasumber internal yang merupakan mantan kepala desa di Inhil turut menyoroti perjalanan jabatan Kepala Dinas PMD Inhil tersebut.
“Kadis PMD Inhil ini satu-satunya pejabat publik yang tidak pernah lepas dari posisi pimpinan. Selama ini selalu menjabat, mulai dari camat hingga langsung menjadi Kadis PMD Inhil.
Keluarganya menjabat Wakil Bupati Inhil, langsung naik jadi kepala dinas,” ujar narasumber tersebut.Hingga saat ini, belum ada kejelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait jadwal pencairan Dana Desa tahap II non earmark bagi desa-desa yang terdampak.(Mus)
Sekitar 100 Desa di Inhil Belum Terima Pencairan Dana Tahap II Non Earmark, Honor Perangkat Desa Tertungga
