TEMBILAHAN - Kebijakan tarif parkir di RSUD Puri Husada Tembilahan menuai sorotan keras dari masyarakat. Penerapan tarif Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dinilai tidak hanya membebani, tetapi juga memunculkan dugaan ketidakadilan serta lemahnya transparansi dalam pengelolaan.
Sejumlah warga mempertanyakan dasar penarikan retribusi parkir di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Mereka menilai, sebagai fasilitas publik yang dibiayai dari pajak, pelayanan semestinya tidak lagi dibebani pungutan tambahan tanpa kejelasan regulasi.
Kenapa harus bayar parkir di rumah sakit? Bukankah sudah dibiayai negara? Apakah ada aturan resminya?ujar salah seorang pengunjung.Diduga Diskriminatif, Pegawai Tidak Dipungut Parkir
Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan perlakuan berbeda antara masyarakat dan pegawai. Berdasarkan keterangan warga, hanya pengunjung yang dikenakan tarif parkir, sementara kendaraan milik pegawai tidak dipungut biaya.
Kalau ini aturan resmi, harus berlaku untuk semua. Kami juga bayar pajak, tegas warga.Kondisi ini dinilai mencederai rasa keadilan dan memunculkan kesan kebijakan yang tidak konsisten di lingkungan rumah sakit.
Potensi Pendapatan Besar, Ke Mana Alirannya?Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar 280 kendaraan roda dua keluar-masuk setiap hari. Dengan tarif Rp5.000, potensi pendapatan mencapai sekitar Rp1.400.000 per hari atau sekitar Rp42.000.000 per bulan, belum termasuk kendaraan roda empat.
Besarnya potensi tersebut memicu pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan dana parkir.Kami minta dibuka, uang parkir itu digunakan untuk apa.Jangan sampai masyarakat hanya jadi objek pungutan,ungkap sumber.
Dana BLUD Disorot Diduga Tidak Transparan Sorotan tidak hanya berhenti pada parkir. Warga juga menyoroti pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Puri Husada Tembilahan.
Sebagai rumah sakit berstatus BLUD, RSUD memiliki berbagai sumber pendapatan, mulai dari layanan kesehatan, hibah, hingga kerja sama dengan pihak lain. Namun, di tengah masyarakat berkembang dugaan bahwa pengelolaan dana tersebut belum transparan dan tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Beberapa sumber menyebutkan penggunaan dana BLUD tidak dibuka secara jelas kepada publik. Bahkan muncul dugaan adanya program kerja sama yang tidak tepat sasaran hingga indikasi pembagian dana yang tidak transparan.
Dana BLUD itu besar, tapi penggunaannya tidak jelas. Masyarakat tidak tahu dialokasikan ke mana saja,ujar sumber .Lebih jauh, dana BLUD yang seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan juga diduga dialokasikan ke sektor lain, termasuk terkait pengelolaan atau investasi parkir. Dugaan ini semakin memperkuat kecurigaan publik.
Transparansi Jadi Kunci, Diminta Audit Dilakukan Dengan banyaknya sumber pendapatan yang dimiliki, masyarakat menilai pihak RSUD Puri Husada Tembilahan wajib membuka secara rinci dasar pungutan parkir serta penggunaan dana BLUD.
Dalam skema BLUD, pengelolaan pendapatan -termasuk parkir, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga memang dimungkinkan dan dapat menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menunjang pelayanan dan keamanan fasilitas. Namun tanpa transparansi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan menurunkan kepercayaan publik.
Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Udin Syafrudin. MKes, ketika dimintai tanggapannya, melalui whatsApp mengarahkan agar pertanyaan disampaikan kepada kepala bagian yang membidangi.
"Hubungi Pak Kabag bang, beliau yang membawahi langsung. Saya sedang rapat di Bappeda,"ujarnya melalui pesan singkat, Senin 6 April 2026.
Menindaklanjuti hal tersebut, media ini kemudian menghubungi Kepala Bagian RSUD, Fauzan mengatakan, "maaf saya di jalan dan insyaallah besok saya telepon balik bapak, maklum kaki masih perlu istirahat pasca operasi,"ujarnya tanpa menjawab substansi pertanyaan. (Tim)
Penghasilan Parkir Ratusan Juta per Tahun di RSUD Puri Husada Inhil Disorot, Dana BLUD Diduga Tak Transparan
