TEMBILAHAN - Proyek Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan total anggaran 12 milyar lebih pada tahun anggaran 2022 kemaren akan jadi proyek mangkrak masa kepemimpinan HM Wardan sebagai Bupati Inhil.
Informasi yang didapat media ini, untuk tahun anggaran 2023 di APBD murni tidak ada dianggarkan dana lanjutan proyek tersebut. Kemungkinan hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di APBD Perubahan nantinya.
Selain itu, sisa jabatan Bupati HM Wardan yang tinggal hitungan bulan, karena pada Bulan November jabatan yang bersangkutan akan berahir. Kondisi itu makin menyulitkan dan makin memgindikasikan proyek MPP akan jadi proyek mamgkrak.
"Seingat saya tidak alokasi anggaran lanjutan dari proyek MPP yang pengerjaannya tidak selesai pada tahun 2022 yang lalu," ujar sumber media ini dari legislatif Inhil yang tidak mau disebutkan namanya.
Sementara itu Kadis PUPR Umar ST MT, beberapa waktu yang lalu, saat dimintai tanggapannya terlait pemutusan kontrak melalui WA mengakui bahwa proyek MPP sudah putus kontrak dengan rekanan pada ahir Desember 2022. " Sudah putus kontrak," jawabnya.
Data terahir yang didapat media ini, pengerjaanya pada tahun 2022 yang lalu di bawah 50 persen. Adapun rekanan pelaksana adalah CV Kelapa Gading, dengan konsultan pengawas CV Cipta Rekayasa Arsitektur.
Sementara itu Bupati Inhil HM Wardan ketika dimintai tanggapannya oleh media ini Selasa, 10 Januari 2023 melalui pesan WA tidak ada tanggapan, meski pesan yang dikirim masuk ke HP android yqng bersangkutan. (Suf)
MPP Akan Jadi Proyek Mangkrak Dimasa Kepemimpinan HM Wardan
