KUALA PATAH PARANG - Kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, dinilai sangat bobrok. Kinerja itu mulai dari pelayanan publik, transparansi anggaran, dan indikasi korupsi yang mencuat dikalangan warga.
Seperti yang diungkapkan salah seorang warga berinisial FR kepada media ini, Jumat, 6 Pebruari 2026 mengatakan, bahwa Kades sangat jarang berada di desa, sehingga warga kesulitan untuk berurusan dengan Kades.
"Hampir 3 bulan belakangan ini Kades tidak berada di Desa Kuala Patah Parang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di Tembilahan, atau jalan ke luar daerah," ujarnya.
Lebih jauh diungkapkan warga tersebut, proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes juga bermasalah. Hal itu bermula dari Musrenbangdes yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Padaha itu menjadi syarat mutlak dalam penyusunan APBDes.
FR mengatakan, Pemdes Kuala Patah Parang juga tidak transparan dalam pelaksanaan APBDes. Warga tidak pernah melihat baleho atau pengumuman lainnya terkait kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang lalu.
"Tidak pernah ada bang. Kita tidak pernah melihat baleho yang dipasang oleh desa tentang anggaran APBDes. Makanya kuat dugaan, hal itu sengaja dilakukan dalam upaya mencegah partispasi warga dalam pengawasan," ujarnya.
Warga menambahkan, tahun 2025 ini ada program bantuan bibit ayam kampung. Tapi program tersebut gagal total, dan ayam hampir mati semua. Begitu juga bantuan sapi tahun 2024 yang lalu, tidak pernah ada kandang sapi yang terlihat.
Begitu juga dengan salah seorang Kepala Dusun (Kadus) Teluk Sate yang sudah mengundurkan hampir dua tahun belakangan ini. Hingga sekarang proses penggatinya belum ada. "Mirisnya gaji Kadus tersebut terus dicairkan, dan siapa yang menerima kita tidak tahu," ujarnya.
Sementara itu warga lainnya mengeluhkan kondisi desa yang makin tertinggal semenjak dipimpin oleh Kades sekarang ini. "Tidak nampak ada pembangunan, jalan yang dibangun malah dari matrial kayu yang kualitasnya jelek," jelasnya.
Mereka berdua mengungkapkan, perihal Kades sudah pernah dilaporkan ke Dinas PMD dan Inspektorat Inhil. Sayangnya tindaklanjut dari dua SKPD tersebut tidak jelas.
Sementara itu Kepala Desa (Kades) Kuala Patah Parang Dedi Suandi ketika dikonfirmasi media terkait persoalan ini, Sabtu, 7 Pebruari, 2026, melalui pesan whatsApp tidak menjawab, meski pesan yang dikirim masuk ke HP yang bersangkutan. (Tim)