Ketua Bawaslu Inhil " Selama Ada Laporan Dan Dilengkapi Bukti, Akan Kita Proses

TEMBILAHAN - Bawaslu Kabupaten  Indragiri Hilir berjanji akan menindak pelanggaran Pemilu yang yang terjadi, termasuk dugaan penekanan yang dilakukan oleh Bupati Inhil kepada Camat, Lurah dan Kades untuk memenangkan Partai Golkar pada Pileg 2024 mendatang selama ada laporan dengan bukti - bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.


"Kalau ada masyarakat yang mau melaporkan ke Bawaslu dengan dilengkapi bukti -  bisa datang ke kantor Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Muhammad Dong SP,  kepada media ini melalui pesan WA beberapa waktu lalu. 

Ketika  disinggung lebih jauh terkait langkah Bupati  tersebut Muhammad Dong belum bisa berkomentar khusus terkait masalah tersebut.  "Sebelum Bawaslu benar- benar yakin akan kebenarannya dengn dukungan alat bukti,  namun secara umum, pejabat Negara tidak boleh melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu," tambahnya. 

Sebelumnya, Bupati Inhil  HM Wardan yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar diduga memobilisasi dan menekan camat, lurah dan Kades untuk memenangkan partai Golkar pada Pileg 2024 mendatang. 

Informasi yang didapat media dari sumber yang tidak mau namanya disebutkan, belum lama ini,  camat diundang kerumah Bupati . Inti dari pertemuan tersebut bupati menekan camat supaya memenangkan golkar. 

"Bahkan bupati marah-marah ke camat  karena tidak  mengangkat nama Golkar di kecamatan.  Pertemuan mulai dari jam 10 pagi  sampai jam 12  kediaman dihadiri beberapa petinggi Golkar Inhil dan salah seorang senior Golkar Provinsi dan pusat," ujar sumber tersebut. 

Masih menurut sumber tersebut,  para camat juga diminta untuk mendata Kades dan lurah ke arah mana dukungan politiknya. Mereka yang tidak mendukung partai Golkar, tentu akan ada konsekwensi yang harus ditanggung nantinya. (Suf)