Warga Minta Kejaksaan Periksa Kades

KULIM JAYA – Pelaksanaan APBDes Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas tahun anggaran 2025 menuai sorotan. Selain  tidak transparan, pelaksanaan di lapangan juga bermasalah. 

"Pihak desa terkesan tidak transparan dalam pelaksanaanya, sehingga masyarakat tidak tahu secara pasti apa-apa saja yang dibangun pada tahun kemaren," ujar salah serang warga Kulim Jaya berinisial YN kepada media ini, Sabtu, 7 Maret 2026 

Informasi yang didapat media ini, salah satu pembangunan yang bermasalah adalah rabat beton (semenisasi) dengan pagu dana sebesar Rp70.226.000 tersebut dilaporkan mulai mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan.
?
Sejumlah bagian jalan di Parit 21 RT 008 RW 003 mengalami retak dan pengelupasan. Beberapa warga menyampaikan kekhawatiran terhadap kualitas bangunan.
?
“Kalau pekerjaan jalan bagus, biasanya tidak cepat rusak walaupun dilewati kendaraan bermuatan. Tapi ini baru beberapa bulan sudah terlihat rusak di beberapa titik,” ujar warga Kulim Jaya lainnya.
?
Selain menyoroti kondisi fisik jalan, sebagian warga juga menyampaikan adanya dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil pekerjaan. Warga berharap pihak berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh.
?
“Kami tidak menuduh, tetapi perlu ada audit teknis dan anggaran supaya jelas. Kalau memang sesuai, tentu akan menambah kepercayaan masyarakat,” kata warga lainnya. 

Warga juga mempertanyakan anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025 tersebut. "Kita tidak tahu pak, apa kegiatannya. Padahal kegiatan itu biasa bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat," kata mereka. 

Selain warga Kulim Jaya menyoroti persoalan BUMDes yang pengelolaannya yang terkesan tidak transparan. Laporannya tahunannya terkesan direkayasa, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. 

"Terkait BUMDes juga bermasalah pak. Laporan dari pengelola tidak jelas. Pihak desa terkesan melindungi, diduga ada indikasi kongkalikong antara pengelola BUMDes dan Kades," jelasnya. 

Untuk itu warga berharap kepada Kejaksaan Negeri Inhil dan Inspektorat untuk memeriksa dan memanggil Pemdes Kulim Jaya untuk diperiksa APBDes mereka pada tahun 2025 tersebut. 

Kepala Desa Kulim Jaya Almizon, S.Kom, ketika dimintai tanggapan terkait pelaksanaan APBDes tahun 2025  yang dinilai betmasalah untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tidak jawaban pasti. 

Begitu juga dengan dugaan pengelolaan BUMDes yang tidak transparan, ia juga tidak menanggapi. Yang bersangkutan cuma merespon pembangunan rabat beton yang sudah sesuai SOP 

"Sudah sesuai pak, mengerjakan menggunakan mesin molen terkait ada temuan jalan tersebut tergerus memang kami akui diluar kontrol kami dikarenakan  banyak penguna jalan sehingga kami tdk bisa melarang," jelasnya. (Tim)