Realisasi Anggaran Untuk Ketahanan Pangan Desa Kembang Mekarsari Tahun Anggaran 2023-2025 Dipertanyakan

KEMBANG MEKARSARI-  Dari tahun 2023 - 2025, anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat, terutama untuk subsektor ketahanan pangan, Desa, Kembang Mekarsari Kecamatan Reteh tidak jelas. Ratusan juta anggaran terkesan terbuang percuma. 

"Kita tidak tahu persis seperti apa kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh desa pak. Tidak ada keterbukaan dari mereka," jelas sumber media ini RS, Senin, 25 Mei 2026. 

Padahal anggaran pemberdayaan terutama sub bidang pemberdayaan masyarakat  diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat tempatan, apalagi disaat seperti tahun lalu dan sekarang ini. 

"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini lagi terpuruk, meski anggaran untuk sektor itu dimanfaatkan dengan baik. Apakah itu untuk bantuan  pertanian dan perkebunan serta atau peternakan. Apa yang dilakukan jelas membuat kita selaku warga kecewa," jelasnya. 

Selain itu warga lainnya mempertakan anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selama tiga tahun mulai dari 2023-2025, kegiatan itu terus dialokasikan. 

"Tidak jelas kegiatan itu pak, kapan dan dimana kita tidak tahu. Kita mensinyalir kegiatan ini hanya untuk menghamburkan duit dan kepentingan Kades dan perangkat desa aja," ujarnya. 

Selain itu penyertaan dana untuk BUMDes selama tiga tahun anggaran juga disorot. Sebab selama ini jenis usaha BUMDes dan kontribusi untuk PAD sangat minim. 

Sementara itu Kepala Desa Kembang Mekarsari M Darwis, ketika dimintai tanggapannya Rabu, 27 Mei 2026 mengatakan, untuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban semua dana pemerintah yang di kelola oleh Pemdes Kembang Mekarsari itu sudah dibahas bersama dengan BPD. 

"Semua anggaran belanja sudah tertuang di APBDes dan bagusnya datangla ke kantor biar di jelas semua secara terang benderang," jelasnya. 

Lebih jauh dijelaskanya, dalam menjalankan APBDes mempunyai  pengawas dan ada aturan yg di atur dalam ketentuan setiap tahun anggaran berjalan dan pelaporan kamipun sesuai dengan mekanisme aturan yg berlaku. 

"Untuk transparansi dan kejelasan terhadap apa yang kami lakukan di desa sudah kami buatkan papan nama dan baleho untuk di baca oleh semua pihak dan tidak ada yang di tutup tutupi," katanya. (Suf)