Arrayyan.co Tembilahan - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir Dr. H. Ali Azhar, S.Sos MH berserta Pengurus MWC NU Se Kab Inhil dikejutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor: 06/PB.01/A.II.01.45/99 /08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 / 26 Muharram 144 H tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Indragiri Hilir di bawah pimpinan H. Abd. Hamid Jamaluddin yang tidak memiliki Rekomendasi PWNU Riau.
"Saya dan kawan-kawan Pengurus Nahdaltul Ulama Kabupaten Indrairi Hilir sangat terkejut dengan penerbitan SK dari PBNU tersebut. Karena selama ini terhitung dari hasil Konfercab PCNU Kab. Indragiri Hilir tanggal 28-29 Oktober 2019 Saya sebagai ketua PCNU Kabupaten Inhil dan kawan-kawan pengurus MWC NU Se-Kab Inhil yang terpilih telah banyak dilakukan untuk besarkan organisasi Nahdatul Ulama di Indragiri Hilir," ungkap Ali Azhar, Sabtu 3 September 2022.
Dan Konfercab yang diselenggarakan pada tahun 2019 tersebut juga di hadiri oleh Ketua PWNU Riau H. Tengku Rusli, SE., MM, disamping itu Konfercab tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan AD/ART Nahdatul Ulama.
"Kemudian pada Tanggal 27 Juni 2022 melalui sekjen Bapak Suhaimi, S.Pd Sekretaris PCNU Kabupaten Inhil didampingi oleh Wakil Ketua PWNU Riau bapak Harmasyah, telah menyampaikan Laporan kegiatan menyampaikan proposal penerbitan surat Keputusan, dan laporan langsung diterima oleh Pak Tachsin sebagai Staf Sekretaris PBNU Pusat, di samping itu kami juga menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan secara lisan kepada Bapak Nurul Yaqin di ruang katib dan Bapak Kiyai Gos Soleh Ruang Ketua PB dan menyampaikan hasil Konfercab 28-29 Oktober 2019," jelasnya.
Adapun sejak Konfercab tahun 2019 tersebut, PCNU Inhil dibawah pimpinan DR. Ali Azhar telah melakukan berbagai kegiatan baik itu keagamaan maupun berdasarkan Arahan PWNU Riau.
"Misalnya melaksanakan kegiatan Vaksinasi Covid-19, yang biasa dilihat dengan Kementerian Agama Kab. Inhil, Polres Kab. Inhil, Dandim 0314 Kab. Inhil serta organisasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Inhil. Dan hasilnya sangat menggembirakan dan sangat luar biasa, selama 3 hari kembali 14.000 orang yg di vaksin booster," ujar Ali Azhar.
Menyikapi terbitnya surat Keputusan Nomor: 06/PB.01/A.II.01.45/99/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 / 26 Muharram 144 H oleh PBNU, maka DR. Ali Azhar bersama pengurus PCNU Kabupaten Inhil konfercab 2019 menolak dan menganggap hasil Konfercab tanggal 13 Maret 2020 atas nama H. ??Abdul Hamid Jamaluddin CS tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan AD/ART NU serta sarat dengan nuansa Politik.
"Sangat terpaksa, karena kami mensinyalir penuh dengan kepentingan Politik. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama yang masuk dalam struktur kepengurusan. Dimana salah seorang yang masuk dalam daftar pengurus menyatakan tidak pernah disetujui atau tidaknya menjadi pengurus. namanya tiba-tiba masuk dalam daftar pengurus,” tegasnya.
Untuk menindak lanjuti hal, maka pengurus PCNU Kabupaten Inhil hasil Konfercab tahun 2019 telah mengirim surat kepada PBNU pusat yang menolak keabsahan surat keputusan tersebut.
Ada 2 poin yang dimiliki oleh hal tersebut, yakni:
1. Bahwa surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 09/Pan-Konfercab. IX/NU/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, tentang Dokumen Konfercab NU Indragiri Hilir Sebagaimana disebutkan dalam surat Keputusan PBNU Nomor: 06/PB.01/A.II.01.45/99/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 / 26 Muharram 144 H. Tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki Rekomendasi PWNU Riau.
2. Bahwa Kepengurusan yang ditetapkan oleh PBNU melaui Surat Keputusan Nomor: 06/PB.01/A.II.01.45/99/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 / 26 Muharram 144 H. Tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Indragiri Hilir (Saudara H. Abd. Hamid Jamaluddin/KetuaTanfidziyah) terhitung dari tahun 2019 tidak pernah melakukan kegiatan untuk besarkan Organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk tidak pernah melakukan kerjasama VAKSINASI COVID-19 dengan Pemerintah.
"Kami sangat berharap agar PBNU bertujuan untuk tujuan dalam menyikapi dan melihat masalah ini, dan dapat melakukan sesuatu yang terkait dengan penerbitan SK tersebut," harap Ali Azhar. (wan)
