Pemkab Dinilai Sudah Mempermalukan Inhil Dalam Hubungan Skala Regional di Riau.

TEMBILAHAN - Aksi plagiasi logo milad Kabupaten Inhil ke 58 2023 yang identik dengan  milad ke 58 IPM pada tahun 2019 lalu sangat memalukan. Pemkab Inhil dinilai, sudah menjatuhkan martabat Inhil dalam skala regional Provinsi Riau. 

" Sudah jelas ini peristiwa yang memalukan. Meski sudah ada permintaan maaf dari panitia milad, tapi Pemkab Inhil sudah diberi penghargaan oleh IMM dan IPM. Ini jelas sebuah sindirin yang sangat pedas," ujar tokoh masyarakat Inhil yang juga salah seorang ahli waris dari pendiri Kabupaten Inhil H Nasrudin Yusuf, kepada media ini, Senin 19 Juni 2023. 

Lebih jauh mantan Ketua Komisi 1 DPRD Inhil periode 1999-2004 ini menambahkan,  sepertinya ada permasalahan dengan penunjukan dan rekrutmen pejabat di Inhil selama ini. Sehingga ada orang-orang yang tidak kompeten bisa duduk dalam sebuah jabatan yang penting. 

"Tidak terkecuali penunjukan panitia milad Inhil. Akibatnya, Inhil mendapat kado yang luar biasa berupa penghargaan yang sangat memalukan," tambahnya. 

Sebelumnya, Ketua DPD IMM Riau Ali Topan dengan nada menyindir mengucapkan terimakasih atas ketertarikan karya desain logo aktivis Muhammadiyah dijadikan logo HUT Kabupaten Inhil. 

"Meskipun tanpa melalui proses kompetisi atau sayembara yang tidak dibuat oleh pihak panitia, logo Milad IPM ke 58 dipilih dalam merayakan HUT ke 58 Kabupaten Indragiri Hilir," terangnya yang dikutip media ini dari Sabangmerauke news.com. 

Masih menurutnya, setelah menyerap respon aktivis Muhammadiyah, IPM dan IMM Riau bersepakat menyikapi hal ini dengan dewasa dan menerima permohonan maaf yang disampaikan Panitia HUT Kabupaten Inhil.  

IMM dan IPM pun memberikan sertifikat penghargaan kepada Bupati Inhil HM Wardan. Adapun dalam sertifikat tersebut, Bupati Inhil mendapat penghargaan sebagai Bupati Plagiasi. 

Indah Pebriza menerangkan, pemberian sertifikat tersebut lantaran Bupati Inhil kerap diberitakan media selalu mendapat penghargaan di berbagai bidang. Misalnya, penghargaan dari Komisi Informasi (KI) dalam kategori Pelopor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa Tahun 2017 dan penghargaan dari BPMP Riau atas Komitmen Peningkatan Mutu Pendidikan. 

Pihaknya meragukan mekanisme yang dilakukan oleh panitia HUT Kabupaten Inhil ke 58 sehingga kejadian miris tersebut bisa terjadi.  

"Padahal setiap kami cek logo milad 58 yang keluar di google hanya logo milad IPM ke-58. Apa memang tidak ada mekanisme pengecekan berlapis dari panitia yang disodorkan kepada pemkab, sebelum akhirnya pemkab menentukan logo yang akan dipakai?", tanya Indah. 

Pihaknya juga mempertanyakan model event yang dilakukan oleh Pemkab Inhil yang diserahkan kepada panitia. 

"Atau apakah memang ada penekanan angka seminim mungkin baik dari panitia atau pun pemkab sendiri. Sehingga kami menduga ada proses yang di potong-potong," terangnya. 

Atas kejadian itu, IMM dan IPM Provinsi Riau meminta kepada DPRD Provinsi Riau untuk mengkroscek Pemkab inhil dalam mengadakan acara HUT kabupaten tersebut. 

"Kami berharap keterbukaan informasi termasuk penganggaran yang disediakan Pemda, karena sekelas kabupaten kok bisa terjadi kejadian fatal yang dianggap sepele. Ini sangat memalukan jika benar adanya permasalahan anggaran, tidak logis dengan banyak perusahaan besar di wilayah Indragiri Hilir, tapi justru hal itu terjadi," jelasnya. 

IPM dan IMM menyebut penghargaan sebagai Bupati Plagiasi tak pernah diberikan kepada bupati lain di Indonesia. 

"Bentuk apresiasi kami untuk Bapak Bupati Inhil, kami berikan sertifikat penghargaan sebagai Bupati Plagiasi, yang kami yakini tidak ada pemerintah yang memilikinya selain Bupati Indragiri Hilir," pungkas IMM dan IPM dalam keterangannya. 

Sementara itu Bupati Inhil HM Wardan ketika dimintai tanggapannya melalui pesan WA tidak menjawab. Begitu juga Kadiskominfops Inhil  Trio Beni yang juga Jubir Pemkab Inhil ketika diminta tanggapannya melalaui WA dihari yang sama tidak menjawab, meski pesan yang dikirim masuk dan dibaca oleh mereka berdua. (Suf)