BATANG TUMU - Sejumlah warga di salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah. Pasalnya, beberapa staf desa dan Ketua RT disebut-sebut baru menerima honor tiga bulan bekerja.
Bahkan, honorer TK dikabarkan belum menerima gaji, meski dana desa disebut sudah dicairkan.
“informaai yang ada, staf desa dan sampai ke RT baru tiga bulan terima honor. Kami jadi tanda tanya, ke mana uang itu. Honorer TK juga belum dibayar, padahal dana desa sudah cair,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga juga mengungkapkan bahwa desa menerima berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Di antaranya Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari aset desa, hibah, dan swadaya masyarakat.
Seluruh dana tersebut semestinya digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan dasar desa, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, termasuk penyaluran BLT Desa.
Menurut informasi yang diterima warga, besaran Dana Desa Batang tumu dari pemerintah pusat tahun ini mencapai Rp966.530.000. Namun, masyarakat mengaku belum melihat transparansi penggunaan anggaran tersebut secara rinci.
“Belum lagi dana dari provinsi dan kabupaten, kami tidak tahu ke mana. Ada dugaan dana lain digunakan untuk kepentingan bisnis terselubung,” ungkap seorang sumber warga berinisial RR.
Selain itu, warga juga menyoroti beberapa program fisik desa, salah satunya pekerjaan pembuatan sumur bor, yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
“Pekerjaan sumur bor seumur, tapi tidak sesuai harapan kami,” kata warga lainnya.
Tak hanya soal anggaran, warga juga mengeluhkan minimnya kehadiran kepala desa Batang tumu yakin Tarmidzi di wilayahnya. Menurut mereka, kepala desa lebih sering berada di Tembilahan.
“Kepala desa jarang turun ke desa, kebanyakan tinggal di Tembilahan. Diduga karena punya usaha di sana. Kalau urusan uang desa, baru muncul,” ujar seorang warga.
Warga juga menyebut kepala desa dikenal sebagai seorang pebisnis sejak sebelum menjabat. Mereka menilai hampir seluruh kegiatan desa selalu dikerjakan oleh pihak yang sama.
“Dulu sebelum jadi kepala desa, dia yang selalu kerjakan kegiatan desa. Sekarang sudah jadi kepala desa, dia juga yang mengerjakan semua. Kami warga cuma dikasih upah,” keluh warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengawasan serta audit terhadap pengelolaan keuangan desa. Mereka juga meminta agar semua penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik di tengah masyarakat.
Sementara itu Kepala Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Tarmizi ketika dimintai tanggapan melalui whatsApp, Sabtu 10 Januari 2026, tidak menanggapi, meski pesan yang dikirim masuk ke HP yang betsangkutan.(Tim)
Gaji Perangkat Desa Baru Dibayar 3 Bulan, Kades Batang Tumu Jarang di Tempat
