TEMBILAHAN Beberapa rekanan kontraktor di kabupaten indragiri hilir merasa terzolimi dan kecewa kepada Pemda Inhil di karenakan belum adanya pencairan dana pekerjaan telah laksanakan sampai selesai. Terutama dua Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) yang paling besar memgelola anggaran, yakni Dinas PUPR dan Dinas Perkim.
Bahkan dari bulan Mei sampai mendekati akhir Desember 2024, dari kegiaatan penunjukan langsung, e-catalog dan yang lelang, sampai saat ini SKPD belum menyelesaikan proses pencairan yang mana itu menjdi tanggung jawab dari pemda inhil.
Dari penuturan beberapa rekanan ke awak media mengungkapkan rasa kecewa dan keluhan mereka. Pihak rekanan mengeluhkan upah pekerja di lapangan yang tertunda, hutang bahan pekerjaan, belum lagi banyak juga pihak rekanan yang memakai dana pinjaman, akibatnya bunga pinjaman tersebut terus berjalan dan sangat merugikan pihak rekanan,
"Persoalan ini terjadi berulang-ulang setiap tahun. Padahal rekanan sudah jauh-jauh hari menyampaikan persoalan ini, tetapi seolah-olah di berikan jawaban yang tidak pasti dan di abaikan oleh pemda Inhil," ungkap salah seorang rekanan.
Ditambahkannya, Apa lagi tahun 2024 ini, informasi yang beredar, Pemda Inhil mengalami defisit sekitar 397 Milyar. Tentu ini merugikan banyak pihak salah satunya pihak rekanan yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab nya.
Untuk pihak rekanan meminta Pemda Inhil untuk menyelesaikan apa yang me jadi tanggungjawab mereka terkait pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh rekanan kontraktor. "Kalau Pemda terus menutup mata dengan kondisi saat ini, kami akan melakukan demonstrasi di kantor bupati dan meminta DPRD Inhil untuk memanggil beberapa OPD yang bersangkutan untuk meminta kejelasan dan tanggungjawab," tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Inhil Umar ST.MT, melalui pesan WA saat dimintai tanggapan terkait tunda bayar tahun anggaran 2024, Rabu 1 Januari 2025, hanya menjawab secara singkat, " untuk angkanya belum tahu, saat ini sedang kita rekap," jelasnya singkat.
Lebih jauh diungkapkannya, coba lagi komonikasi dengan BKAD Inhil. "Kalau di PUPR sebagian besar bisa dibayarkan jika pekerjaan secara teknis dan ADMnya selesai sampai akhir kontrak, atau diakhir tahun anggaran," tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Yusnaldi, saat dimintai tanggapannya terkait persoalan ini, Kamis 2 Januari 2025, saat diminta tanggapannya terkait tunda bayar tagun anggaran 2024 mengatakan, pihaknya masih mendata.
"Pasti ada, hanya saja berapa totalnya belum bisa kita pastikan Setakad ini SP2D belum balek lagi dari BKAD ke kita, " ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil Nurrahman SE, saat di hubungi melalui WA, HP android yang bersangkutan sedang tidak aktif. Pesan yang dikirim juga hanya conteng satu, hingga tidak didapat statmen yang bersangkutan terkait persoalan ini. (Suf)
Tidak Kunjung Kejelasan Pembayaran, Rekananan Kontraktor Inhil Berencana Akan Lakukan Aksi
