Program Ketahanan Pangan dan Proyek Fisik Jadi Disorot

PUNGKAT —Pengelolaan Dana Desa (DD) Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 menuai sorotan tajam dari warga. Minimnya transparansi dan dugaan sejumlah penyimpangan, terutama dalam program ketahanan pangan dan proyek infrastruktur, menjadi pemicu utama keresahan masyarakat. 

Berdasarkan data yang diperoleh tim media, total Dana Desa Pungkat tahun 2024 mencapai Rp 1.149.242.000, yang dalam tiga tahap pencairan. Tahap pertama Rp 345.966.000, tahap kedua Rp tidak tahap ketiga Rp 574.621.000. Sekitar 200juta lebihnya tidak tau ke mana arahnya dana. 

Dari jumlah DD tersebut, sebesar Rp 234.585.000 dialokasikan untuk program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani, sesuai kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan minimal 20 persen Dana Desa diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan. 

Namun warga mempertanyakan realisasi program tersebut. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan, papan informasi hanya mencantumkan angka tanpa keterangan kegiatan, dan tidak diketahui siapa pihak pengelola anggarannya. 

"Kami tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan dari dana ketahanan pangan. Di papan informasi hanya tertera angka, tanpa penjelasan detail. Apakah dikelola oleh BUMDes atau dari pihak luar, tidak dijelaskan," ungkap seorang warga berinisial AM, beberapa waktu yang lalu. 

Lebih jauh , Warga menyoroti tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Mereka menduga terjadi penyimpangan akibat minimnya keterbukaan informasi. 

“Tidak pernah ada sosialisasi. Peran BUMDes juga tidak dijelaskan. Ini tentu menimbulkan kecurigaan. Transparansi itu kunci. Kalau dikelola terbuka, masyarakat pasti akan mendukung,” tambahnya. 

Selain program ketahanan pangan, sejumlah proyek fisik juga dipertanyakan, baik dari sisi pelaksanaan maupun transparansinya. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain. Salah satunya pembangunan jalan Desa Pungkat–Simpang Gaung, dengan anggaran Rp 100.000.000, diduga terjadi mark-up anggaran. 

Selain itu pembangunan jalan belakang pesantren ke pelabuhan, serta jalan Pasar Dusun Lestari, tidak menyertakan informasi kegiatan di papan proyek sebagaimana mestinya. Pembangunan jembatan Parit Zahir (Dusun Mekar Jaya) senilai Rp 225.906.500, disebut warga tidak sesuai spesifikasi dan terlihat dikerjakan asal-asalan. 

Permasalahan lain muncul dari ketidakjelasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dari total alokasi Rp 190.800.000, sejumlah warga mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut meskipun tergolong warga tidak mampu. 

"Saya tidak punya kebun, tidak punya penghasilan tetap, tapi tak pernah menerima BLT. Sementara orang yang sudah meninggal katanya masih tercatat sebagai penerima. Coba dicek datanya," kata seorang warga lain yang meminta namanya dirahasiakan. 

Beberapa alokasi dana lain yang juga disorot warga antara lain,  Penanganan keadaan darurat: Rp 13.850.855,
Pembiayaan desa Rp 27.774.915, dana Bengkue Provinsi: Rp 189.819.000, diduga mengalami mark-up, dana operasional pemerintah desa, perangkat, RT/RW, dan tunjangan: Rp 204.900.000 

Warga menyatakan belum pernah mendapatkan laporan resmi atau penjelasan terbuka mengenai rincian penggunaan dana-dana tersebut. 

“Penggunaan dana operasional desa, termasuk untuk BPD, posyandu, RT/RW, dan perangkat tidak pernah diumumkan secara terbuka. Ini sangat mencurigakan,” tegas AM. 

Warga kini mendesak pemerintah desa untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait seluruh penggunaan Dana Desa 2024. Mereka juga meminta agar inspektorat dan aparat penegak jaksa Inhil turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi anggaran.
Sementara itu Kepala Desa Pungkat Junaidi,  saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WA, Ahad 6 Juli 2025, tidak menanggapi sampai berita ini tayang. (Tim)